Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT penerimaan warga Jawa Timur (Jatim), khususnya yang berlatar belakang Nahdliyin, kepada figur Anies Baswedan, mengalami peningkatan pesat.
Kesimpulan tersebut diperoleh Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Jatim saat melakukan kegiatan pengumpulan aspirasi warga di berbagai desa di provinsi tersebut, sejak Juli lalu.
Gubernur DKI mendapatkan persepsi yang positif dari warga lantaran dianggap berhasil menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan di ibukota.
Warga desa yang ditemui aktivis-aktivis SKI dalam berbagai acara musyawarah tradisional seperti rembugan, cangkrukan atau pol-kompolan mengaku mengikuti informasi tentang berbagai kemajuan pembangunan ibukota dari sanak saudara atau kawan mereka yang bekerja di Jakarta.
“Temuan ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena kami di Jatim masih bergelut dengan persoalan ketimpangan sosial ekonomi. Nilai tukar nelayan dan petani rendah. Wajar jika orang desa kepincut dengan Pak Anies,” ujar Thayyib Kartawi, juru bicara SKI Jatim, dalam konferensi pers di Vival Café, Surabaya, Rabu (31/8).
Menurut Thayyib, program-program Anies seperti penataan kampung, pembebasan pajak bumi dan bangunan, serta rumah DP 0 persen, menjadi magnet yang menarik warga kelas menengah ke bawah.
Baca juga: Survei Poltracking: Erick Thohir Konsisten Jadi Cawapres Terkuat
Program-program itu dinilai mencerminkan visi yang kuat mengenai keadilan sosial.
“Kami menduga, pembicaraan warga tentang isu-isu yang terkait keadilan sosial akan semakin ramai menjelang Pemilu 2024," ucap Thayyib.
"Sebab, ketimpangan yang ada saat ini berpotensi makin lebar dengan adanya kenaikan harga-harga. Belum lagi jika ditambah dengan pencabutan subsidi BBM dan penghapusan tunjangan guru,” jelas pegiat pendidikan asal Madura tersebut.
Thayyib menyatakan, SKI akan menyampaikan temuan-temuan dalam pengumpulan aspirasi warga ke partai-partai politik tingkat kabupaten/kota dan provinsi di sana.
Organisasi kemasyarakatan itu juga akan melakukan silaturahmi keliling ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di berbagai daerah di Jatim.
“Kami akn minta partai-partai politik di Jatim lebih serius meyakinkan pimpinan pusat masing-masing agar Pak Anies segera direkomendasikan sebagai calon presiden. Visi Pak Anies mengenai keadilan sosial kami rasakan cocok untuk situasi di Jatim,” lanjutnya.
Di samping melakukan ‘sowan politik’, SKI dalam waktu dekat juga akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) secara serentak yang akan memilih pengurus baru organisasi untuk tingkat kabupaten/kota.
Musda yang bakal dilakukan oleh 34 dari 38 daerah yang ada di Jatim itu rencananya akan dipusatkan di Surabaya, pada 11 September 2022 mendatang. (RO/OL-09)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved