DINAS Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum menerima edaran penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bentuk rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sejauh ini, penyaluran bantuan sosial masih terfokus kepada Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai.
Sekretaris Dinsos Kabupaten Cianjur, Dindin Amaludin, mengaku hingga saat ini belum menerima edaran secara formal berkaitan dengan penambahan jumlah KPM terhadap rencana pengalihan subsidi BBM. Artinya, pemerintah daerah sifatnya masih menunggu informasi tindak lanjut dari kebijakan tersebut.
"Kalau misalkan nanti BBM naik, apakah nanti sasaran (KPM) ditambah atau tidak, itu jadi keputusan (pemerintah) pusat. Selama ini terkait bantuan-bantuan sosial, kita masih mengarah ke PKH dan BPNT untuk masyarakat tidak mampu dan memerlukan bantuan," terang Dindin kepada Media Indonesia di halaman Pendopo Cianjur, Selasa (30/8).
Ia menyebut Kementerian Sosial belum memberikan gambaran secara terperinci. Sehingga, Dinsos Kabupaten Cianjur belum bisa memastikan ada penambahan jumlah penerima maupun besaran bantuan bagi masyarakat. "Jadi, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut," ungkapnya.
Berdasarkan data, di Kabupaten Cianjur terdapat sebanyak 1.541.424 jiwa yang terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka merupakan KPM yang mendapatkan PKH dan BPNT. "KPM BPNT dan PKH merupakan warga yang berhak menerima bantuan sosial sesuai juklak dan juknis maupun pedum (pedoman umum)," terangnya.
Karena itu, sebut Dindin, saat ini Pemkab Cianjur masih menunggu dulu informasi lanjutan adanya perluasan atau penambahan jumlah penerima bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
"Di daerah sifatnya menunggu. Kita pun masih berpegangan berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat yang tercantum dalam DTKS," pungkasnya. (OL-15)
