Raih Penghargaan dari DJPB, Kakanwil Kemenkumham NTT Minta Jajaran Tingkatkan Kinerja

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur kembali menerima penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Piagam Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Marciana Dominika Jone, pada Kamis (25/08). 

Terdapat empat penghargaan yang diterima Marciana selaku Koordinator Wilayah dari 27 Satuan Kerja dengan Predikat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik 1 kategori Pagu Sedang, Terbaik 1 Kantor Wilayah dengan predikat Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W), Dipa Ditjend Kekayaan Intelektual (408885), dan Ditjend Administrasi Hukum Umum (408882) yang mendapat nilai 100 dalam penilaian IKPA. 

Selain penghargaan dalam penilaian IKPA, Kanwil Kemenkumham NTT juga menerima penghargaan untuk penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara pada Dipa Setjen (408886), Dipa Ditjen Imigrasi (408884), Dipa Ditjen PAS (408883), Dipa Ditjen HAM (408888), dan Dipa Balitbangham (408890). 

Seluruh Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo. Catur mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkumham NTT dalam pengelolaan keuangan. 

"Bukan kali pertama Kanwil Kemenkumham NTT bersama jajaran mendapatkan reward sebagai penghargaan atas kerja kerasnya, hal ini sebagai bukti keseriusan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat," kata Catur, melalui keterangannya, Jumat (26/8).

Tercatat Kanwil Kemenkumham NTT yang memiliki 9 Dipa dan 26 Satuan Kerja se-NTT selalu mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap semester. 

Baca juga : Polda Aceh Tangkap Pelaku Pembakaran Bendera Merah Putih

Pada kesempatan tersebut, Marciana menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil DJPB Provinsi NTT yang selama ini terus mendukung Kanwil Kemenkumham NTT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara. 

“Mekanisme pengelolaan anggaran berbasis kinerja terus kami laksanakan sehingga kualitas pelaksanaan anggaran kami tercermin dalam optimalnya capaian output dan realisasi anggaran kami. Evaluasi secara berkala demi peningkatan SDM juga kami laksanakan dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan jajaran Kanwil DJPB yang selalu mensupport kami dalam pelaksanaan kinerja Kemenkumham," ujarnya.

Marciana mengatakan Kanwil Kemenkumham NTT telah menerapkan regulasi dalam pengelolaan keuangan khususnya PMK 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia berharap sinergitas yang telah ada tetap terjaga sehingga masukan dan saran terus diberikan untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya. Ia mengatakan dalam Penilaian IKPA secara Nasional Kanwil Kemenkumham NTT masih berada di peringkat ke 6. Ia berharap dengan semangat jajaran Kemenkumham dan didukung oleh jajaran DJPB mampu mengantar ke posisi 5 besar.

“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mengakselerasi realisasi terutama belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran," ujarnya. (OL-7)