JUMLAH bangunan SD di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang kondisinya membutuhkan rehab berat baru terdata sebanyak 148 sekolah. Jumlahnya kemungkinan bisa terus bertambah lantaran sampai sekarang masih terus dilakukan pendataan di lapangan.
Pemkab Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mengupayakan perbaikannya yang diagendakan berjalan tahun depan. Biayanya akan dialokasikan dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU).
Sekretaris Disdikpora Kabupaten Cianjur, Rudiansyah, tak menafikan masih cukup banyak bangunan SD yang perlu perbaikan. Terutama yang kondisinya dilaporkan mengalami runtuh atau ambruk.
"Jumlah SD di Kabupaten Cianjur memang sangat banyak. Jumlahnya ada sebanyak 1.254 sekolah. Sampai hari ini kami juga masih menerima laporan ada yang runtuh, ambruk, dan sebagainya. Data terakhir yang kami terima, setidaknya ada 148 sekolah yang perlu direhab berat," terang Rudiansyah, Rabu (17/8).
Jumlah sekolah yang terdata rusak, kata Rudiansyah, merupakan hasil pemetaan sarana dan prasarana. Jumlahnya bisa jadi akan terus bertambah karena saat ini Disdikpora membuka ruang pelaporan sekolah rusak dengan pelibatan semua Koordinator Pendidikan (Kordik) di setiap kecamatan.
"Dari hasil pemetaan ini, tentu berkaitan dengan posisi bantuan yang akan diberikan ke setiap sekolah yang rusak. Pada 2023 kita memang sedang fokus ke arah sana (perbaikan). Mudah-mudahan bisa di-cover dari bantuan DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) tahun 2023," bebernya.
Secara rinci, Rudiansyah menyebut, jika rata-rata di satu sekolah terdapat tiga ruangan kelas yang rusak, maka keseluruhan sebanyak 444 ruangan yang perlu perbaikan. Biayanya pun tentu akan sangat besar karena satu ruangan kelas diestimasi bisa menelan anggaran kisaran Rp100 juta.
"Kami tentu berharap, sedikit demi sedikit sarana dan prasarana di tingkat SD bisa terselesaikan. Sehingga, baik fasilitas, kondisi, maupun pembelajaran lebih bagus lagi," jelasnya.
Hal lain yang perlu ditekankan, sebut Rudiansyah, berkaitan dengan peran dan kemampuan operator data pokok pendidikan (Dapodik). Pasalnya, jika operator tidak akurat menginput data, maka dikhawatirkan sekolah yang kondisinya rusak tak akan mendapatkan bantuan.
"Yang terjadi selama ini kadang ada operator dapodik yang salah menginput data. Makanya kami terus sosialisasikan ke operator agar penginputan data harus valid, akurat, dan riil," tegasnya.
Rudiansyah tak memungkiri di lapangan masih terjadi sekolah yang berupaya memanipulasi data sarana dan prasarana. Hanya karena ingin mendapatkan status akreditasi, operator dapodik menyamarkan data sarana dan prasarana yang sesungguhnya.
"Misalnya bangunan sekolah itu faktanya rusak. Tapi karena ingin mendapatkan akreditasi, maka pada dapodiknya diinput kondisi sarana dan prasarana sekolahnya bagus. Jelas ini akan berdampak mereka tak akan mendapatkan bantuan soalnya kan sekarang harus by data," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Santri di Banten Doa Bersama untuk Indonesia Lebih Baik di 2024
