Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) merespons cepat situasi keamanan dan stabilitas Kota Labuan Bajo sebagai aksi tanggap darurat dari aksi mogok massal .
Sebagaimana diketahui sebagian besar pelaku pariwisata yang menghentikan seluruh aktivitas pelayanan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2022.
Aksi mogok merupakan bentuk protes sebagai imbas dari kenaikan tarif baru Paket Wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar yang mulai diberlakukantanggal 1 Agustus 2022.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk bisa mengkondisikan keamanan teman-teman wisatawan yang hari ini hingga beberapa hari ke depan datang ke Labuan Bajo," tegas Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, pada Selasa (2/8).
"Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo," jelasnya.
"Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman!," tutur Endi.
Dalam keterangan persnya, Sabtu (30/7), Bupati Endi juga menegaskan tiga poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat, yaitu pertama, penyampaian aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang, namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang Ramah, Aman dan Nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata.
Ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.
Aksi tanggap darurat di Labuan Bajo melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok.
Pemkab Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan bersama BPOLBF menyiapkan 2 unit bis Damri dan 4 unit kendaraan kecil di kawasan bandara untuk mengangkut wisatawan yang kesulitan mengakses jasa transportasi ke tempat tujuan mereka baik menuju hotel, maupun ke tempat tujuan lainnya.
Sementara itu General Manager (GM) PT. ASDP Labuan Bajo, Marsadik, menjelaskan, sesuai hasil koordinasi bersama seluruh jajaran otoritas Manggarai Barat, pihak ASDP menyiapkan 2 unit kapal perbantuan dengan kapasitas masing-masing kapal kecil dengan quota 80 orang dan kapal besar dengan kuota 300 orang.
"Kedua kapal perbantuan ini kami siapkan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang selama Agustus ini sudah menjadwalkan perjalanannya ke Labuan Bajo dengan rute perjalanan ke tiga pulau," katanya.
"Ini hanya untuk perbantuan selama masa aksi mogok masih berlangsung dan jika memang ada permintaan dari wisatawan. Minimal dengan pemenuhan quota 50 orang untuk kapal kecil dan 150 orang untuk kapal besar kita pastikan bisa berlayar," jelas Marsadik.
Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengajak wisatawan untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
Shana memastikan respon cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT yang berkoordinasi dengan seluruh pihak mulai dari Polres, TNI, Satpol PP, Dishub, ASDP, Pelni, dan institusi pemerintah lainnya untuk mengawal keamanan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo selama aksi mogok para pelaku pariwisata dan sekaligus memfasilitasi sarana transportasi saat beraktivitas di Kota Labuan Bajo menjadi jaminan keamanan pasti bagi wisatawan yang berkunjung.
"Untuk teman-teman yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Labuan Bajo jangan khawatir, Labuan Bajo aman untuk dikunjungi. Seluruh pihak dari otoritas setempat di Labuan Bajo maupun masyarakat menjamin keamanan dan kenyamanan teman-teman semua berwisata di Labuan Bajo", ujar Shana. (RO/OL-09)
RENCANA pembatasan kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.000 orang per hari yang akan diberlakukan mulai April 2026 memicu beragam tanggapan
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan kamar dalam kondisi rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun perlawanan.
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo terus memperkuat upaya pengelolaan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memeriksa dua pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo terkait kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup total pelayaran wisata ke perairan Taman Nasional Komodo akibat cuaca ekstrem.
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved