Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Di tengah ketidakpastian global yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyusut, Indonesia memiliki harapan untuk tetap bertahan bahkan bangkit.
Salah satunya, melalui optimalisasi sektor perikanan dan kelautan. Pembenahan berbagai kesenjangan dalam pengembangan sektor tersebut dinilai penting untuk segera dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Koordinator Jawa Barat (ISEI Jabar), Martha Fani Cahyandito, dalam sarasehan sehari bertajuk 'Langkah Kolaboratif Memanfaaatkan Potensi Maritim dan Perikanan Wilayah Priangan Timur' beberapa waktu lalu yang diikuti stakeholder terkait.
Sarehan itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan West Java Economic Society (WJES) yang diselenggarakan oleh ISEI Jabar dan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jabar.
Menurut Cahyandito, pengembangan sektor perikanan dan kelautan Indonesia yang diestimasikan memiliki potensi sebesar 12 juta ton per tahun memerlukan penguatan strategi serta kebijakan yang terkait dengan problem yang muncul di setiap wilayah.
Untuk Jawa Barat, fokus pembenahan harus diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastuktur, sistem logistik, industri pengolahan, serta dukungan pembiayaan pada pelaku sektor perikanan dan kelautan.
Baca juga: KKP Pasang Satelit 24 Jam Awasi Kapal Asing Ilegal
“Sarasehan menyimpulkan, rantai pasok dari nelayan ke industri pengolahan masih belum efisien. Diperlukan sistem logistik terpadu dengan membangun cold storage di beberapa kota dan kabupaten guna memudahkan distribusi ke industri pengolahan,” ujar Martha Fani Cahyandito, Kamis (28/7) dalam keterangan tertulisnya.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pengembangan potensi perikanan budidaya yang melimpah dengan meningkatkan penggunaan teknologi serta menerapkan standarisasi agar mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional.
“Potensi tambak di Jawa Barat luar biasa, salah satunya tambak udang vaname. Perlu inovasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, antara lain dengan adopsi teknologi ramah lingkungan,” lanjutnya.
Secara khusus sarasehan juga menyoroti tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah.
Proses bisnis dalam sektor perikanan dinilai belum mendukung keadilan ekonomi, sehingga dapat menyurutkan semangat generasi muda untuk terjun ke dalam sektor ini.
“Kami mendorong sinergi sektor perikanan dengan sektor keuangan dan perbankan supaya lahir skema-skema pembiayaan usaha perikanan yang murah dan gampang diakses," jelasnya.
"Diperlukan pula inovasi bagi munculnya produk asuransi perlindungan nelayan dan petambak yang membantu mereka mengantisipasi berbagai risiko kerugian,” pungkas Martha. (RO/OL-09)
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Selama ini, para petani yang ingin beternak ikan terpaksa harus membeli benih ikan dari luar daerah seharga Rp1.000 per ekor.
Sebuah fenomena terjadi di Waduk Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lebih dari 100 ton ikan mengalami mati massal.
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Asosiasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.
Bagi travel biro haji dan umrah yang menyalahi aturan serta membuat jemaah merugi, maka pihak Amphuri akan memberi sanksi yang tegas.
Rapat Anggota Tahunan kali ini juga menandai 26 tahun usia AKPI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved