10 ruas jalan di berbagai wilayah Sumatera Utara (Sumut) mulai dilakukan perbaikan dan akan menjalani pengaspalan pada akhir Agustus 2022.
Kesepuluh ruas jalan provinsi tersebut antara lain Simpang Pertempuran Batas Medan (Marelan), Jalur Alternatif Medan-Berastagi (Kutalimbaru), Batas Pematangsiantar-P. Raya (Panei) serta Tanah Jawa-Batas Asahan. Kemudian Batas Pematangsiantar-Tanah Jawa, Jalan PLTA Sidikalang, Jalan Huta Jungak (Pakpak Bharat), Gunung Tua-Binanga (Paluta), Ujung Batu-Batas Riau (Palas) serta Muara Soma-Simpang Gambir (Madina).
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede mengatakan, proyek perbaikan jalan provinsi sepanjang 450 km sudah pada tahap fungsional. Saat ini sedang dilakukan normalisasi samping jalan, drainase, pemasangan batu, merapikan bahu jalan, menambal jalan berlubang serta pengerasan jalan.
"Ini merupakan tahap awal sebelum pengaspalan agar mendapat hasil maksimal," ujarnya, Rabu (27/7).
Menurut dia, kontraktor bahkan sudah melakukannya sejak akhir Juni. Pada tahap awal, pekerjaan perbaikan dilakukan terhadap 10 ruas jalan yang tersebar di beberapa daerah, yakni Medan, Delisedang, Karo, Pematangsiantar, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Padanglawas (Palas), Padanglawas Utara (Paluta) dan Mandailing Natal (Madina)
Bambang mengatakan, tahap fungsional akan selesai sekitar tiga pekan lagi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengaspalan mulai akhir Agustus 2022.
Disebutkan, Pemprov Sumut menargetkan pada tahun ini dapat menyelesaikan perbaikan 33% atau 53 ruas dari 450 km jalan yang rusak. Sebanyak 67% sisanya akan diselesaikan pada tahun depan.
Secara keseluruhan, terdapat 167 paket pengerjaan pada proyek ini, meliputi perbaikan jalan dan drainase serta pembangunan jembatan dan bronjong. Adapun objek infrastruktur yang menjadi sasaran ditentukan dengan pertimbangan skala prioritas.
Infrastruktur penunjang kawasan pariwisata, pertanian dan jumlah penduduk termasuk pertimbangan penting. Tingkat kerusakan jalan juga menjadi aspek yang diperhatikan.
"Dana kita terbatas sehingga harus ada skala prioritas. Kita hanya punya Rp2,7 triliun dan dianggarkan secara multiyears," pungkasnya. (OL-15)
