Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi IV DPR Muhammad Syafrudin menyebutkan potensi sektor perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, sangat besar. Untuk itu perlu dukungan penguatan infrastruktur yang memadai guna memudahkan para nelayan untuk mengembangkan hasil perikanan.
"Sangat luar biasa ikan-ikan yang dihasilkan, dari mulai Cakalang, Tuna, dan lain-lain. Ini membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan dalam rangka memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan," papar Syafrudin dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPI Donggala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (14/7).
Syafrudin juga mendapati, para nelayan di PPI Donggala mengalami keterbatasan infrastruktur yang harus segera direspon oleh pemerintah pusat.
"Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan," kata Syafrudin.
Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan, apabila penghasilan dan produksi dari nelayan sudah baik, tetapi tidak didukung dengan pelayanan operasional yang baik, tentunya perekonomian nelayan tidak akan berjalan secara optimal.
Syafrudin menegaskan, pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya untuk memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.
Namun pemerintah diharapkan juga fokus terkait penjualan ikan hasil tangkap di pasaran agar mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugikan nelayan. "Harapan kami agar seluruh kegiatan nelayan di Indonesia, khususnya yang ada di PPI Donggala ini dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.
Baca juga : Penanganan PMK Pada Ternak di DIY Terus Dilakukan
Syafrudin meminta pemerintah dapat memprioritaskan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada nelayan yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah.
"Pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang maksimal. Selain itu, kami juga minta pemerintah agar dapat memberikan solusi agar ikan-ikan yang ditangkap dapat dijual dengan harga standar, bahkan lebih dari itu. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian nelayan juga dapat terdongrak dengan baik," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Rusdi Masse Mappasessu, yang mendorong agar pemerintah dapat memberikan bantuan-bantuan operasional bagi nelayan di Donggala.
"Tadi kami mendengarkan aspirasi dari kelompok nelayan di PPI Donggala, seperti kurang Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga dermaga yang rusak akibat dampak tsunami tahun 2018 lalu," kata Politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Hal tersebut, langsung direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menyatakan bahwa pada 2023, KKP sudah menganggarkan untuk perbaikan dermaga di PPI Donggala. Selain itu, di tahun 2022 ini, KKP juga akan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang beberapa waktu lalu sempat rusak akibat dampak tsunami.
"Memang perlu dukungan dari pusat, karena PPI Donggala butuh support karena keterbatasan anggaran. Itu akan menjadi tindaklanjut kami dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) di Komisi IV DPR," ungkap Rusdi. (OL-7)
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Australia dan Indonesia memiliki hubungan perdagangan perikanan yang telah lama terjalin, didukung oleh tingkat komplementer yang kuat antara kedua negara.
Luhut apresiasi atas keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyepakati penurunan tarif tambahan terhadap produk ekspor ke Amerika Serikat (AS),
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Bakal calon Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali mengusulkan pemekaran wilayah Donggala menjadi kabupaten baru sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, M Ridha Saleh mengatakan, dalam peresmian yang dihadiri wapres, akan dilakukan juga penanaman perdana jenis komoditi pangan dan hortikultura.
Sebanyak 3.780 warga Donggala mengungsi pascagempa bumi, Sabtu (9/9) malam.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jalan rusak di kabupaten itu sepanjang 519,12 kilo meter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved