Selasa 12 Juli 2022, 07:45 WIB

BPKP Desak BPJN Evaluasi Kontraktor Jalan dan Jembatan di Kalsel

Denny Susanto | Nusantara
BPKP Desak BPJN Evaluasi Kontraktor Jalan dan Jembatan di Kalsel

dok.ant
Seorang warga mengunjungi Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, bendungan yang diresmikan Presiden Jok

 

BALAI Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan diminta segera melakukan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di wilayah. Hal ini lantaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel menemukan sejumlah proyek konstruksi bermasalah.

"Pengendalian proyek dan evaluasi kinerja kontraktor harus dilakukan. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam pemilihan penyedia," tegas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (12/7).

Diungkapkan Rudy, penyimpangan dalam proyek konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) yang formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekedar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

"Pemilihan penyedia seharusnya dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekedar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi fraud," tegas Rudy.

Proses pemilihan penyedia konstruksi sendiri dilakukan oleh BP2JK Kalsel, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya, BP2JK tidak perform, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dalam kegiatan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di Banjarmasin beberapa waktu lalu bersama Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rudy juga mengungkapkan kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan oleh KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.

"KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya," katanya. Pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan dua oleh BUMN, terdapat enam paket proyek yang pekerjaannya bermasalah. (OL-13)

Baca Juga: Tol Padang-Sicincin kembali Dikerjakan Agustus

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Dewa Meriahkan Perayaan HUT ke-77 Jawa Barat

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 15 Agustus 2022, 22:55 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menginginkan perayaan ini dirasakan oleh seluruh...
MI/SUSANTO

PT Jaswita Jabar Gandeng Perbankan Siapkan Pembiayaan bagi Jemaah Umrah

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 15 Agustus 2022, 22:50 WIB
Pada tahun ini Jaswita jabar menargetkan bisa memberangkatkan hingga 8.000 jamaah...
MI/Cri Qanon Ria Dewi

Rayakan HUT RI, Tiga BUMN Gelar Program Bakti BUMN di Lampung

👤Cri Qanon Ria Dewi 🕔Senin 15 Agustus 2022, 21:45 WIB
Ketiga BUMN tersebut adalah PT Telkom, PT Bukit Asam dan PTPN...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya