Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
AREA Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, menjelaskan warga yang berdomisili atau berencana berpergian ke Daerah Istimewa Yogyakarta bisa mendaftar di situs Subsidi Tepat MyPertamina.
"Pada 1 Juli 2022 dibuka pendaftaran di situs tersebut untuk Kota Yogyakarta. Adapun per hari ini, Senin (11/7), wilayah pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina telah dibuka juga untuk Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman," kata Brasto Galih Nugroho, Senin (11/7).
Pendaftaran di situs subsiditepat.mypertamina.id tersebut, jelasnya, diperuntukkan pengguna Pertalite dan Solar subsidi dengan kendaraan roda 4, kendaraan roda lebih dari 4, kendaraan komersial penumpang, kendaraan komersial barang, kendaraan layanan umum (ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, maupun truk pengangkut sampah), dan non kendaraan (dengan surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah terkait).
Sementara pengguna kendaraan roda 2 dan pengguna BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex belum perlu mendaftar Subsidi Tepat MyPertamina.
Brasto mengatakan setelah mendaftar, nantinya akan mendapatkan QR Code yang dapat dicetak di kertas atau ditangkap di layar telepon genggam untuk kemudian ditunjukkan ke petugas SPBU saat konsumen akan mengisi Pertalite atau Solar subsidi.
"Jangan khawatir, saat ini adalah masa pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina dan belum masa implementasi penerapan QR code di SPBU. Kami mengimbau agar pengguna Pertalite dan Solar subsidi tersebut dapat segera mendaftar," imbuhnya.
Ia menjelaskan, QR Code tersebut akan diperoleh dalam situs subsiditepat.mypertamina.id dan email setelah data diri dan data kendaraan yang didaftarkan terkonfirmasi cocok antara yang diinput dengan dokumen yang diunggah.
Nantinya saat proses implementasi, katanya, petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memindai QR code atau menginput nomor polisi kendaraan bermotor. "Pembayaran BBM oleh konsumen tetap bisa menggunakan tunai, kartu kredit/debit, atau dengan aplikasi MyPertamina," jelasnya.
Dikatakan mekanisme pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id dengan sebelumnya menyiapkan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kendaraan pribadi adalah foto KTP, foto
diri, foto STNK tampak depan dan belakang (dalam satu foto), foto kendaraan tampak semua (tampak depan dan sisi), dan foto kendaraan tampak nomor polisi.
"Sementara itu, untuk kendaraan komersial barang, komersial umum dan layanan umum memerlukan KIR sebagai dokumen tambahan dan untuk konsumen non kendaraan perlu menyiapkan foto KTP, foto diri dan surat rekomendasi Instansi Pemerintah Daerah terkait. Semua dokumen tersebut berbentuk foto nantinya akan diminta unggah di website tersebut," rinci Brasto.
Brasto juga menekankan pendaftaran dapat dilakukan dimana saja melalui telepon genggam, komputer, atau laptop yang terkoneksi dengan internet untuk mengakses website subsiditepat.mypertamina.id.
"Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan memiliki pertanyaan dan bantuan terkait pendaftaran tersebut, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau mendatangi booth konsultasi fisik yang kami sediakan di kota/kabupaten wilayah pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina. Masyarakat juga dapat mengakses media sosial MyPertamina, Pertamina Patra Niaga,
dan Patra Niaga RJBT (Regional Jawa Bagian Tengah) untuk informasi lebih detail," tutup Brasto. (OL-13)
Baca Juga: Penipuan Mencatut Pejabat Kejaksaan Negeri Sikka Mulai Marak
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved