Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
JEMAAH Khilafatul Muslimin Kemasulan Sabandar Cianjur, Jawa Barat, mendeklarasikan diri mengakui dan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bineka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan. Deklarasi dilaksanakan di Mapolres Cianjur bersamaan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Selasa (5/7).
Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan, mengatakan ada 15 orang pengurus dan anggota jemaah Khilafatul Muslimin yang mendeklarasikan diri mengakui serta setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta Bineka Tunggal Ika. Deklarasi kebangsaan itu, sebut Doni, tentu menjadi momentum menyadarkan kembali segelintir masyarakat yang tidak mengakui empat pilar kebangsaan.
"Kepada yang lain yang mungkin masih ada, kami harapkan agar kembali ke NKRI," kata Doni, Selasa (5/7).
Doni mengaku, keberadaan aktivitas para jemaah Khilafatul Muslimin di Kabupaten Cianjur akan terus dipantau. Sejauh ini, lanjutnya, memang belum terpantau mengajak atau memengaruhi masyarakat lain.
"Mereka sebatas mengadakan pengajian-pengajian rutin. Tapi akan terus kita pantau. Kita akan bersama-sama melakukan pembinaan juga. Ini agar tidak melenceng kembali dari aturan-aturan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Kapolres menegaskan dibubarkan atau tidaknya organisasi Khilafatul Muslimin pascadeklarasi kebangsaan menunggu aturan atau keputusan dari pemerintah pusat. Artinya, pihak kepolisian tak berwenang membubarkan organisasi tersebut.
"Apakah ini organisasi terlarang atau bukan, kami menunggu dari pemerintah pusat. Tapi yang pasti kami terus memantau aktivitasnya. Kelompok manapun, organisasi manapun, yang bertentangan dengan aturan berbangsa dan bernegara selain NKRI, kami akan lakukan penindakan hukum," tegasnya.
Doni menegaskan tugas bersama semua elemen pemerintah dan masyarakat memantau aktivitas kelompok-kelompok yang terindikasi bertentangan dengan aturan-aturan berbangsa dan bernegara.
"Bukan hanya tugas pemerintah daerah dan kepolisian, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas kelompok manapun. Apabila ada yang bertentangan dengan ideologi negara, maka kita mengingatkan agar mereka kembali ke aturan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Ketua Khilafatul Muslimin Kemasulan Sabandar, Apud Mahpudin mengatakan dengan adanya deklarasi kebangsaan ini ia berharap tidak lagi memunculkan persepsi berbeda. Pasalnya, sejauh ini para jemaah Khilafatul Muslimin mengakui dengan Pancasila.
"Katanya, Khilafatul Muslimin itu antipancasila, padahal kita mendukung Pancasila juga. Kami berharap dengan deklarasi kebangsaan ini semuanya jadi clear," terang Apud. (OL-15)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Menurutnya, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 tak bisa diotak-atik
Keempat terdakwa kasus konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes pada Juni 2022 lalu itu menjalani sidang secara daring atau online di Lapas kelas II B Brebes yang digelar PN Brebes.
Begitu sudah tahap 2, berarti proses sidik sudah selesai tinggal penyerahterimaan tersangka maupun barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bekasi, kata polisi.
Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum Bangunsirna sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Ciamis, KH Arief Ismail Chowas menegaskan menolak penyebaran paham khilafah.
Ikrar setia itu dilakukan pada acara Silaturahmi Kebangsaan dan Ikrar Setia Khilafatul Muslimin Kepada NKRI
Indra Fauzi, Menteri Penerimaan Zakat Khilafatul Muslimin, ditangkap petugas kepolisian pada Rabu (10/8) kemarin. Dia memiliki rekening khusus untuk menampung dana zakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved