Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LEMBAGA sosial Ketua DPR RI Puan Maharani, HaloPuan, yang berfokus mengampanyekan perlawanan terhadap stunting, diundang oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jawa Barat untuk menyosialisasikan manfaat super daun kelor dalam melawan stunting di “Kampung KB” Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, pada Selasa (28/6).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Rapat Kerja Daerah DPD IpeKB Jawa Barat bertema “Penyuluh Keluarga Berencana Jabar Siap Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting” pada 27-28 Juni 2022 di Hotel Horison, Pangandaran.
“Kami mengundang HaloPuan karena gagasan daun kelor dalam melawan stunting membuat masyarakat bisa memanfaat kekayaan alam lokal untuk melawan stunting,” ujar Ketua DPD IpeKB Jawa Barat, Nopian Hendriana.
IPeKB sendiri merupakan organisasi profesi penyuluh Keluarga Berencana yang terdiri dari penyuluh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN. Di seluruh wilayah Indonesia, jumlah anggota IPeKB mencapai 3.215 orang.
Menurut relawan HaloPuan, Mochamad Chotim, di beberapa titik lokasi di Jawa Barat, HaloPuan telah bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh dari IpeKB, seperti di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu, saat menggelar gerakan Kaum Ibu Melawan Stunting.
Baca juga: Pemkab Lembata Targetkan Turunkan Stunting Dibawah 10 Persen
Chotim berharap ke depannya, HaloPuan bisa bergotong royong lebih erat dengan IPeKB dalam melawan stunting di Jawa Barat.
“Saya siap menginstruksikan cabang-cabang IPeKB di Jawa Barat untuk membantu HaloPuan,” kata Nopian menanggapi harapan Chotim.
Dalam sosialisasi manfaat daun kelor di Desa Cikembulan, HaloPuan menemukan bahwa sejumlah warga telah memiliki pohon kelor di pekarangan rumah, tapi belum memanfaatkannya secara maksimal untuk meningkatkan asupan gizi dan nutrisi bagi keluarga.
Chotim menilai daun kelor akan lebih bermanfaat jika diolah menjadi bubuk atau tepung jika dibandingkan dengan dibuat langsung menjadi sayur.
“Dengan diolah menjadi bubuk, nutrisi pada daun kelor lebih terikat dan bubuk juga bisa digunakan untuk waktu lama serta untuk banyak variasi menu makanan,” jelas Chotim.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Pangandaran, Heri Gustari, mengungkap rencana Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata membudidayakan kelor di Pangandaran untuk melawan stunting.
Rencana itu mengemuka setelah Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan kunjungan kerja ke pertanian kelor milik Ai Dudi Krisnadi di Blora, Jawa Tengah.
“Apalagi Pak Dudi adalah orang asli Pangandaran,” kata Heri.
Oleh karena itu, Heri mengundang HaloPuan kembali ke Pangandaran untuk melakukan sosialisasi yang sama. Undangan serupa juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran asal Desa Cikembulan, Joane Irwan Suwarsa.
Dalam kegiatan di Desa Cikembulan, HaloPuan menyerahkan paket 200 gram bubuk daun kelor kepada sekitar 30 warga desa dan 70 penyuluh IpeKB yang berasal dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Sebelumnya, pada Senin 27 Juni 2022, HaloPuan turut diundang ke Rakerda IPeKB Jawa Barat yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum.
Dalam sebuah sesi setelah pembukaan, HaloPuan menjelaskan gerakan Kaum Ibu Melawan Stunting yang telah dijalankan di 27 titik lokasi di 18 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved