Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
OMBUDSMAN Perwakilan Sumatra Utara mengungkap kemungkinan modus kecurangan dalam proses PPDB di wilayah kerjanya yang selama ini kerap terindikasi di lapangan. Ada indikasi keterlibatan oknum pemerintah menerbitkan dokumen tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan pihaknya memiliki catatan modus-modus kecurangan yang terindikasi terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sekolah-sekolah negeri di Sumut.Sekolah tersebut terutama tingkat SMP dan SMA.
"Misalnya, rekayasa data oleh orangtua dan petugas pemerintahan agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang selama ini dianggap favorit," ujarnya, Sabtu (18/6). Rekayasa dokumen menyentuh pada Surat Keterangan Tidak Mampu.
Begitu pula dengan dugaan ada permainan di internal panitia PPDB. Misalnya, panitia melakukan verivikasi dan validasi data yang tidak ketat.
Ada informasi yang menyebutkan, berdasarkan buku tahunan di sekolah awal, tercatat alamat seorang calon siswa berada sekitar 3-4 kilometer dari sekolah tujuan. Namun dalam data pendaftaran ditulis jarak alamat rumah calon siswa dengan sekolah yang dituju hanya ratusan meter. Kasus seperti itu, menurutnya, perlu diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB secara cermat agar tidak lolos.
Meski masih perlu pendalaman lebih lanjut, Abyadi meyakini modus-modus di atas kerap terjadi. Karena itu dia meminta dinas pendidikan bekerja secara profesional dan tidak memberi celah terjadi kecurangan dalam proses PPDB Tahun Ajaran 2022-2023.
Dia memastikan kemungkinan-kemungkinan kecurangan tersebut disampaikannya ke dinas pendidikan provinsi serta kabupaten dan kota di Sumut. Dinas pendidikan harus aktif memantau petugas verifikasi dan validasi data calon siswa. (OL-14)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Keseriusan itu diukur dari kepemilikan rencana aksi percepatan penanganan TBC.
Program ini diluncurkan di secara daring di SMA Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/8).
Tiket yang telah terjual tersebut setara 58% dari total kapasitas yang KAI sediakan sebanyak 39.828 tiket.
Seorang pengunjung berinisial RED alias Elis juga diamankan setelah memiliki satu butir ekstasi dan setengah butir happy five yang didapat dari karyawan kafe.
Pelayanan malam hari akan digelar di Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran dan Pematangsiantar. Titik lainnya mencakup Simalungun, Rantauparapat, Kabanjahe, Sei Rampah, dan Tebing Tinggi
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved