Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMENUHAN hak dan perlindungan khusus terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sumatra Utara. Hal ini dilihat dari masih minimnya jumlah sekolah ramah anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela mengatakan provinsinya masih membutuhkan lebih banyak lagi unit pendidikan berstatus sekolah ramah anak (SRA).
"Baru 1.956 sekolah di Sumut yang diinisiasi sebagai sekolah ramah anak," ungkapnya, Kamis (2/6).
Jumlah itu hanya sebanyak 6,84% dari total jumlah sekolah di Sumut yang mencapai 28.590 unit pendidikan. Baik sekolah swasta maupun negeri dan mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA.
Padahal, menurut dia, SRA sangat penting bagi pemenuhan hak dan perlindungan khusus terhadap anak. SRA merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memenuhi hak dan perlindungan khusus.
"Termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan," imbuhnya.
Baca juga: PGRI Minta Guru Ciptakan Sekolah Ramah Anak
Dia memaparkan, diperlukan upaya menciptakan suasana kondusif dan paritisipatif agar peserta didik merasa nyaman. Faktor penting yang perlu diperhatikan pihak sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan, sesuai kebutuhan.
Jika suasana tersebut dapat tercipta, maka kondusifitas lingkungan akan mendukung tumbuh kembang potensi anak karena keleluasaan berekspresi. Karena itu dibutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat yang sebenarnya menjadi pendidikan terdekat.
"Lingkungan yang mendukung, akan memberi rasa aman dan nyaman bagi anak," tambah dia.
Dia juga mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Karena itu penyelenggaraan SRA, yang merupakan indikator kabupaten dan kota layak anak, perlu dilakukan lebih proaktif.
Terlebih, perlindungan terhadap potensi kekerasan harus dapat diberikan oleh pengelola sekolah, termasuk lingkungannya. Untuk itu perlu dibangun persepsi sekolah ramah anak dengan menciptakan suasana belajar dan pembelajaran tepat guna.(OL-5)
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Workshop yang digelar di Sang Timur, Sabtu (19/10) ini merupakan tahap ketiga workshop perlindungan anak yang diinisiasi Yayasan Karya Sang TImur.
Bunda, sedang bersiap menyekolahkan si kecil? Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar anak mendapatkan pendidikan terbaik untuk mengoptimalkan potensi mereka.
Tim dosen Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melaksanakan Psikoedukasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Bogor, Jawa Barat.
Direktur Sekolah Prestasi Global, Faisal mengungkapkan rasa syukur dan bangga dan terima kasih kepada Unit TK atas apa yang sudah diraih pada lomba SRA (Sekolah Ramah Anak).
AKIBAT gedung sekolah rusak, murid SDN 74 Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, terpaksa belajar di tempat darurat. Di kolong rumah panggung milik warga.
Pemerintah Kota tengah mengupayakan agar seluruh sekolah di Kota Depok berstatus ramah dan aman bagi anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved