Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMANDO Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) menjadi gerakan pembaharuan pembangunan pertanian yang terus didengungkan Kementerian Pertanian RI.
Kostratani merupakan langkah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, jaminan mutu, serta kontinyuitas produk pertanian. Semua itu demi mencapai tujuan pembangunan pertanian secara umum, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan nasional dan menjaga ketersediaannya, meningkatkan kesejahteraan petani, serta meningkatkan ekspor produk pertanian.
Basis penyelenggaraan Kostratani berada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Kebijakan itu sebagaimana ditegaskan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang bertekad membangun pertanian dari kecamatan, utamanya mengoptimalkan peran BPP di kecamatan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menggarisbawahi tentang kualitas penyuluh pertanian di BPP menjadi titik tolak keberhasilan pembangunan pertanian.
“Penyuluh pertanian harus melek teknologi dan terus mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan, juga harus mampu mengubah sikap petani,” katanya.
Dedi Nursyamsi mengibaratkan penyuluh adalah otak petani, sehingga apa yang dikerjakan oleh petani tak akan jauh dari informasi yang disampaikan penyuluh.
Guna mengoptimalkan peran KostraTani, Kementan kolaborasi dengan DPR-RI pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh, yang digelar oleh BPPSDMP melalui Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru di Golden Tulip Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari berharap para petani dapat memanfaatkan ilmu yang didapat sehingga jika mendapatkan bantuan dari pemerintah, para petani dapat memanfaatkan dengan baik dan maksimal.
Dia juga mendoakan semoga ke depan para petani yang tergolong masih berusia milenial dapat sukses sehingga turut memajukan pertanian, khususnya pertanian di Kubu Raya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Duta Petani Andalan (DPA) Kementan, Nikolaus Supin dari Kabupaten Landak, Kalbar yang mengulas materi tentang Strategi Budidaya Sayur melalui Pemanfaatan Teknologi dengan Menekan Biaya Produksi, Hasil Melimpah.
Sementara Firminus Dodi, Korwil Duta Petani Milenial (DPM) Kementan juga dari Landak mengulas tentang Budidaya dan Pemasaran Tanaman Jagung dalam Memenuhi Pasar Lokal dan Ekspor. (OL-13)
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Bhakti menyebut hingga kini pihaknya telah memeriksa 65 saksi. Penyidik, kata dia, masih terus berupaya mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Total ada 65 aksi dan lima ahli dimintai keterangan dan diketahui proyek ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara 62.410.523,20 USD (setara Rp1,350 triliun) dan Rp323.199.898.
Tessa mengatakan, penggeledahan telah dilakukan dari Jumat, 25 April 2025. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Wilayah terdampak banjir tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Barat pada Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara itu.
Dukungan bagi pengembangan UMKM lokal juga ditunjukkan dengan terus menjaga kualitas pelayanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved