KORPS Adhyaksa akan menindaklanjuti informasi terkait penyebutan nama bos PT Rukun Raharja, Hapsoro Sukmonohadi dalam persidangan kasus pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatra Selatan di Pengadilan Negeri Palembang.
Tujuan tindaklanjut fakta persidangan itu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. "Kita akan lihat hasil sidangnya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (20/5).
Febrie menambahkan, penyidik juga akan mendalami apakah penyebutan nama itu terkait dengan bisnis atau pidana. Saat ditanya apakah ada rencana pihaknya memanggil Hapsoro, Febrie menegaskan saat ini hal itu belum akan dilakukan.
Sebelumnya, Muddai Madang, salah satu terdakwa perkara dugaan korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel menyatakan adanya kejanggalan serta terkesan tebang pilih dalam penetapan dirinya sebagai terdakwa.
Dia menerangkan bahwa dalam dakwaan jaksa disebutkan adanya penerimaan marketing fee dalam pengelolaan PT PDPDE gas yang notabene adalah perusahaan swasta murni dan dianggap sebagai hal yang melanggar tata kelola keuangan negara.
“Tetapi sebaliknya, penjualan pipa yang merupakan aset PT PDPDE gas oleh PT Rukun Raharja Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT PDPDE gas bukanlah dianggap melanggar tata kelola keuangan negara dan tidak merugikan keuangan negara,” kata Muddai.
Ketika majelis hakim bertanya siapa pemilik PT Rukun Raharja, terdakwa Muddai membeberkan PT Rukun Raharja adalah Hapsoro Sukmonohadi, yang diketahui sebagai suami Ketua DPR RI Puan Maharani. (J-2)
