Diduga TPPU, PT Titan Diminta Angkat Kaki dari Sumsel

AKTIVIS dan tokoh pemuda asal Muara Enim Hari Azuar meminta agar PT Titan Group segera hengkang dengan meninggalkan semua bisnisnya di Sumatera Selatan.

Bukan tanpa sebab, kata Hari, akibat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana penggelapan, Bareskrim Polri merekomendasikan agar rekening perusahaan tersebut diblokir alias dibekukan yang berimbas ribuan karyawannya tidak menerima gaji pada Mei 2022 ini.

Hari yakin, PT Titan yang bergerak di bidang pertambangan dan transportasi angkutan batu bara itu menghadapi sakaratul maut alias akan bangkrut.

“PT Titan harus angkat kaki di Bumi Sriwijaya khususnya dan Bumi Pertiwi umumnya, karena kalau masih adanya PT Titan ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di negeri ini, saya meminta agar pihak yang berwenang segera eskusi PT Titan Grup,” kata Hari dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5).

Disisi lain, menurut Hari, pemblokiran rekening milik PT Titan Group oleh Bareskrim Polri memiliki dasar yang kuat serta disimpulkan melalui penyelidikan yang mendalam dan profesional.

“Menurut saya pihak penyidik Mabes Polri bukan tidak beralasan melakukan hal tersebut. Karena sebanyak 6000 Karyawan yang tergabung di PT Titan Group, baik karyawan, subkontraktor, sopir, dan pihak ketiga dan orang-orang yang punya hubungan dengan PT Titan Group merasa dirugikan, dan itu belum ditambah dengan vendor yang jumlahnya ratusan,” demikian Hari.

Sementara itu terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Fardinan Marcos mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar dan melihat langsung kondisi warga sekitar yang terdampak akibat pembekuan rekening PT Titan Group oleh Bareskrim Polri ini.

Fardinan khawatir, kriminalitas akan meningkat tinggi lantaran banyak warga sekitar menggantungkan hidupnya dari PT Titan ini, sementara mereka dipastikan tidak menerima gaji lantaran rekening perusahaan diblokir.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tentunya akan merugikan ribuan karyawan yang mengantungkan hidup dari PT Titan, karena gaji mereka tidak dibayarkan,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap agar adanya investor baru yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat dalam hal ini ribuan karyawan yang hak-haknya tidak bisa dipenuhi manajemen PT Titan saat ini. Sebab, menurut dia, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan maka konflik yang lebih besar dikhawatirkan bakalan muncul tanpa bisa diprediksi.

“Jika memang saat ini PT Titan sedang menghadapi masalah yang berujung pailit atau bangkrut maka langkah terbaik adalah PT Titan diambil alih atau diserahkan kepada investor yang bisa lebih menjamin kesejahteraan para karyawan,” demikian Ferdinan.

Sementara, Humas Titan Group Muara Enim mengungkapkan jika pemblokiran tetap berlangsung hingga akhir Mei, maka perusahaan akan mengalami kolaps. Hal ini menurutnya akan menjadi wujud kezaliman aparat baik itu dari Bareskrim Polri.

Dijelaskannya, selain lebih dari 6.000 karyawan, saat ini juga ada 25 kontraktor dari Titan Group yang belum menerima pembayaran akibat pemblokiran rekening ini, sehingga semua akan terkena imbas dari polemik ini. “Kita tidak tahu bulan Mei ini karyawan akan menerima gaji atau tidak. Untuk itu, jika sampai akhir bulan tetap dilakukan pemblokiran 6.000 karyawan dan subkon PT Titan Group maka kami akan melakukan aksi ke Bareskrim Mabes Polri,” tegas Yayan. (OL-13)