Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan pernyataan terkait aduan warga ke Presiden Joko Widodo terkait kasus pungutan liar (pungli) di pasar.
Menurut Bima, apa yang diadukan pedagang kepada Presiden tidak sama dengan kejadian sebenarnya. "Pertama, apa yang jadi curhat pedagang kepada Presiden itu, kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya," jelas Bima di Polresta Bogor, Jumat (22/4).
Kemudian, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melihat pihak kepolisian sudah melakukan proses hukum dengan tepat. Adapun dia menekankan sebaiknya warga patuh terhadap ketentuan hukum di wilayah Bogor.
Baca juga: Presiden Bagikan Bansos di Empat Pasar di Bogor
"Mau mengais rezeki, mau berjualan, berdagang, apapun ya silakan. Dari luar kota juga boleh. Tetapi, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menekan dan itu pun berlaku bagi aparat," imbuh Bima.
"Aparat kami, saya pastikan kalau terlibat pungli, nanti sanksinya keras. Minimal dicopot dari jabatan. Bisa demosi. Bahkan, kalau ada bukti lain bisa diberhentikan dari ASN," tukasnya.
Soal kasus pungli, Bima meminta warga untuk tidak meragukan komitmennya. Pemkot Bogor dikatakannya serius menangani persoalan tersebut. Namun, pihaknya meminta agar semua pihak memahami kasus tersebut sesuai konteks.
Baca juga: Harga Daging Sapi di Palembang Tembus Rp160 Ribu per Kg
"Bahwa terjadi fonomena pungli, mungkin saja dimana-mana ada. Tapi laporkan pada kami, kita akan tindak," kata Bima.
Terkait keberadaan dan kondisi Pasar Bogor, Bima mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor ke Presiden. Dalam hal ini terkait pembenahan kawasan tersebut.
"Saya laporkan ke Bapak Presiden, bahwa Pasar Bogor ini salah satu sumber kesemerawutan di pusat kota, yang sekarang kita lakukan percepatan untuk ditata dan ditertibkan," tutupnya.(OL-11)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Pasokan sering kosong karena tidak adanya panen di sejumlah sentra pertanian akibat intensitas hujan tinggi.
SEJUMLAH pedagang mengeluhkan harga sejumlah komoditas pangan yang masih mahal saat Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Jagasatru.
Keterbatasan pada aspek kemasan, pengelolaan merek, dan strategi pemasaran membuat produk unggulan desa tersebut belum mampu bersaing di pasar modern maupun digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved