WALI Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan pernyataan terkait aduan warga ke Presiden Joko Widodo terkait kasus pungutan liar (pungli) di pasar.
Menurut Bima, apa yang diadukan pedagang kepada Presiden tidak sama dengan kejadian sebenarnya. "Pertama, apa yang jadi curhat pedagang kepada Presiden itu, kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya," jelas Bima di Polresta Bogor, Jumat (22/4).
Kemudian, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melihat pihak kepolisian sudah melakukan proses hukum dengan tepat. Adapun dia menekankan sebaiknya warga patuh terhadap ketentuan hukum di wilayah Bogor.
Baca juga: Presiden Bagikan Bansos di Empat Pasar di Bogor
"Mau mengais rezeki, mau berjualan, berdagang, apapun ya silakan. Dari luar kota juga boleh. Tetapi, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menekan dan itu pun berlaku bagi aparat," imbuh Bima.
"Aparat kami, saya pastikan kalau terlibat pungli, nanti sanksinya keras. Minimal dicopot dari jabatan. Bisa demosi. Bahkan, kalau ada bukti lain bisa diberhentikan dari ASN," tukasnya.
Soal kasus pungli, Bima meminta warga untuk tidak meragukan komitmennya. Pemkot Bogor dikatakannya serius menangani persoalan tersebut. Namun, pihaknya meminta agar semua pihak memahami kasus tersebut sesuai konteks.
Baca juga: Harga Daging Sapi di Palembang Tembus Rp160 Ribu per Kg
"Bahwa terjadi fonomena pungli, mungkin saja dimana-mana ada. Tapi laporkan pada kami, kita akan tindak," kata Bima.
Terkait keberadaan dan kondisi Pasar Bogor, Bima mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor ke Presiden. Dalam hal ini terkait pembenahan kawasan tersebut.
"Saya laporkan ke Bapak Presiden, bahwa Pasar Bogor ini salah satu sumber kesemerawutan di pusat kota, yang sekarang kita lakukan percepatan untuk ditata dan ditertibkan," tutupnya.(OL-11)
