SALAH satu bahaya laten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah bertumbuhnya faham radikalisme dan intoleransi. Sebab kedua hal tersebut
bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Itu sebabnya pemerintah terus berupaya mengikis paham tersebut, terutama yang berada instansi. Hal itu pula yang terus dilakukan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Dalam memimpin BP2MI ia menegaskan tidak menoleransi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya menganut paham intoleransi, radikalisme, dan anti Pancasila. Dia bahkan memberi ancaman serius memecat siapapun ASN yang terlibat kegiatan tersebut.
Baca juga: Terima Kunjungan Nadiem, Gus Yahya Ajak Perangi Intoleransi
Atas ketegasannya itu, Koordinator Jaringan Mubalig Muda Indonesia (Jammi), Irfaan Sanoesi memberikan apresiasi. Dia menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan ketegasan seperti itu supaya ideologi radikalisme tidak berkembang. Begitu juga sikap intoleransi dan anti-Pancasila yang dapat membahayakan kohesi sosial dan integrasi bangsa.
“Kami mengapresiasi setiap kepala lembaga negara yang tegas mengusung Pancasila sebagai way of life. Benny sebagai Kepala BP2MI sangat tegas kepada ASN di lingkungannya yang terlibat aktivitas intoleransi, radikalisme, dan anti Pancasila. Ini patut dicontoh oleh setiap Kepala atau ketua yang duduk di instansi negara,” terangnya.
Irfaan menerangkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk mesti dijaga dan dikelola dengan baik. ASN sebagai elemen penting aparatur negara hendaknya memberikan teladan kepada masyarakat umum untuk tegas setia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa seluruh ASN BP2MI dapat terus memegang teguh 4 dasar konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Konsensus ini harus terus diperkuat dan ditanamkan sebagai benteng pencegahan terhadap ancaman paparan radikalisme dan intoleransi.”
Pihaknya, lanjut Irfaan, konsisten mengawal agat seluruh ASN di kementerian dan lembaga negara agar tidak tersusupi paham radikalisme dan terus menjunjung Pancasila.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Benny adalah melakukan webinar nasional bertajuk 'Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi Serta Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Era Digital'. Webinar diikuti peserta dari BP2MI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan International Organization for Migration (IOM). Webinar diikuti oleh lebih dari 366 partisipan di Zoom dan 326 partisipan di YouTube.
"Saya akan mempersilakan untuk keluar dari ASN di BP2MI jika di kemudian hari saya menemukan jajaran BP2MI yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti terhadap Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila," tegas Benny di sela-sela webinar yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (RO/A-1)
