Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Simalungun Harus Tepat Sasaran

BUPATI Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menegaskan dan meminta agar pengelolaan pupuk bersubsidi tidak diserahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

''Kita tidak mau pengelolaan pupuk subsidi ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi distributor kami harapan agar tidak macam-macam, jika ini terjadi hal yang aneh, kami bersama Penegak hukum akan memproses ini,'' tegas Radiapoh saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Huta Bayuraja Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (12/4).

''Kuota dan realisasi pupuk itu sudah jelas, jadi harus jelas pendistribusian kepada kelompok tani ini. Jika ada riak-riak dalam hal ini itu biasa namun kita harus mencari solusinya, dan semua harus dikomunikasikan. Agar bagaimana distributor bisa nyaman dan petani kita terbantu,'' tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Radiapoh juga melakukan panen perdana padi sawah di lahan pertanian milik warga serta menyerahkan bantuan angkutan produk hortikulkura dari Direktorat Jendral Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2022 dan melaksanakan pertemuan dengan masyarakat tani, kelompok tani, penyuluh pertanian dan distributor pupuk di bawah kelapa sawit.

Kepada penyuluh pertanian dia menegaskan kembali bahwa hanya kelompok-kelompok petanilah yang mendapat pupuk bersubsidi. "Untuk itu, mari kita bekerja sama dengan baik. Saya tahu tugas bapak ibu penyuluhan berat tapi itu harus di lakukan,'' ajaknya.

Dan kepada para distributor, Radiapoh meminta untuk membuat daftar penyesuaian harga dalam penyaluran pupuk bersubsidi serta ketentuan yangtelah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak sampai berurusan dengan penegak hukum.

''Sebab jika tidak ada distributor bagaimana kita bisa melakukan penyaluran pupuk bersubsidi ini. Karena bapak ibu juga yang bisa menjaga ketahanan pupuk di Simalungun ini,'' katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Simalungun Ruslan Sitepu mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah pusat cukup rumit dan harus melalui beberapa mekanisme. Dari 371.000 ton pupuk subsidi yang diajukan hanya 17 ribu ton yang di berikan oleh pemerintah pusat.

''Hanya 17 ribu ton pupuk yang sangup disubsidi pemerintah. Oleh karna itu kami akan melakukan pengontrolan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini dan juga melakukan penyuluhan kepada para petani kita, karena SDM dalam pengelolaan pertanian masih kurang,'' kata Ruslan. (AP/OL-10)