Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KENDATI Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi turun ke jalan, mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur memilih diam. Mereka bersiap akan turun ke jalan pada 14 April 2022 mendatang.
"Mahasiswa Surabaya akan aksi pada 14 April 2022 di depan Gedung DPRD Jawa Timur dengan tuntutan yang berfokus pada masalah perekonomian," kata Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya (ABS) Ahmad Yusuf Alkhakim di Surabaya, Selasa (12/4).
Gerakan aksi pada 14 April adalah inisiatif dari berbagai kampus negeri dan swasta yang ada di Surabaya tanpa ada kaitan dengan aksi yang terjadi di Jakarta.
"Alasan kita memilih tanggal tersebut karena tidak ada keberpihakan dari salah satu aliansi nasional manapun, murni dari inisiatif kawan-kawan BEM di Surabaya," tuturnya.
Gerakan pada 14 April juga sebagai upaya menetralisir aksi, mengingat dari berbagai kampus di Surabaya juga ada yang masuk dalam keanggotaan BEM SI maupun BEM Nusantara.
"Kawan-kawan sepakat untuk turun ke jalan pada tanggal 14, hal itu dilakukan sebagai langkah menetralisir gerakan dan mengedepankan gerakan dari mahasiswa Surabaya sendiri," dalihnya.
Kondisi perekonomian menjadi fokus ABS, mengingat imbas dari kebijakan kenaikan bahan pokok dan PPN menjadi 11 persen berdampak kepada masyarakat yang notabennya seperti UMKM maupun menengah ke bawah," katanya.
Adapun tuntutan aksi selain perekonomian dari ABS pada gelaran aksi 14 April di antaranya yang pertama terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar segera masuk ke prolegnas dan kemudian disahkan oleh DPR RI.
"Kami membuka lebar bagi semua elemen masyarakat, nantinya juga tidak memungkiri bakal ada perwakilan dari organisasi masyarakat maupun organisasi lembaga sosial yang ikut bergabung," ujar Yusuf.
Dia menghimbau untuk seluruh mahasiswa di Surabaya supaya tidak terkecoh dengan agenda setting terkait isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Bisa jadi agenda setting tersebut adalah upaya untuk menutupi isu yang seharusnya kita kawal, untuk itu fokus utama kami yaitu isu perekonomian dengan harapan agar kemudian ekonomi nasional ini bisa bangkit terlebih dahulu," ujarnya. (OL-13)
baca juga: Usai Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung Ikut Vaksin Booster
Para mahasiswa ini akan melaksanakan berbagai program mulai 2-22 Februari 2026. Adapun pemberangkatan dilakukan dalam dua gelombang, pada 2 dan 11 Februari 2026.
Selain perpustakaan, UBM menghadirkan The UBM Immersive Design Lab sebagai ruang eksplorasi berbasis teknologi bagi mahasiswa Program Studi Desain Interaktif.
Pengalaman ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa mengenai budaya kerja profesional dan pentingnya integrasi tim legal dalam kesuksesan berbagai sektor bisnis.
UI menyerahkan beasiswa 1,4 miliar rupiah bagi 159 mahasiswa. Dana ini bersumber dari pengelolaan Dana Abado yang didukung oleh Dato' Low Tuck Kwong dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC)
Selain memberikan bantuan secara finansial, Daesang juga berkomitmen dalam peningkatan kapasitas mahasiswa agar siap menghadapi dunia professional.
Rektor UNJ, Prof. Komarudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Mappi kepada UNJ dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua Selatan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved