Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TAHUN ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan libur cuti lebaran yang cukup panjang yakni 11 hari. Tentunya banyak masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang memanfaatkan momen ini untuk mudik ke kampung halaman.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan libur nasional Idul Fitri 1443 H dan cuti bersama Lebaran 2022. Jokowi mengatakan, hari libur nasional Idul Fitri 1443 H jatuh pada 2-3 Mei 2022, sedangkan cuti bersama pada 29 April dan 4-6 Mei 2022.
Menanggapi itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, dengan adanya libur panjang yang diberikan oleh pemerintah pusat, ia meminta agar semua ASN di lingkungan Pemprov Sumsel dapat memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi bersama keluarga.
Tak hanya ASN, ia juga meminta kepada masyarakat unutk tetap menerapkan protokol kesehatan, karena pandemi Covid-19 masih terjadi saat ini. "Ini kan sudah kebijakan nasional, kita terima, kita jaga kondisi ini. Jangan sampai lebaran ini menjadi ajang kebebasan tanpa prokes. Libur lebaran ini harus kita lakukan, meski silaturahmi tapi prokes tetap dijaga," ucap Herman Deru, Senin (12/4).
Ia menegaskan, libur dan cuti lebaran tahun ini cukup panjang yakni 11 hari. Untuk itu, tidak ada alasan bagi ASN atau pegawai di pemerintahan untuk menambah jadwal cuti. "Berhenti saja (jadi ASN). Ini libur sudah panjang," kata dia.
Namun ia mengecualikan jika ada ASN yang memang ada kepentingan mendesak atau hal yang tak diinginkan. Namun untuk itu, harus benar-benar membuktikan dengan alasan yang tepat. "Izin dengan Sekda. Nanti usai libur panjang, Sekda akan mengecek langsung. Jadi jangan sampai masih ingin menambah libur. Tentu ada konsekuensinya," jelas Herman Deru.
Tak hanya itu, Herman Deru juga mengeluarkan kebijakan untuk ASN jika ingin mudik menggunakan mobil dinas. "Seluruh pegawai, jika mau mudik, saya persilahkan menggunakan kendaraan dinas, baik mobil dinas. Saya persilahkan, tapi untuk dibawa mudik harus izin dahulu kepada Sekda," jelasnya.
Meski begitu, Herman Deru meminta agar ASN tetap mematuhi aturan yang berlaku. Jika memang ingin menggunakan mobil dinas, harus ada pemberitahuan ke Sekda Sumsel sebagai pemberitahuan jika kendaraan dinas dipergunakan untuk kegiatan diluar kedinasan. (OL-13)
baca juga: 100 Pelaku UMKM Dairi Dibekali Pelatihan DEA Kuatkan Daya Saing
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved