Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Kota Padang, Sumatra Barat, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin (11/4). Muatan demonstrasinya, mereka menolak keras wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Aksi yang digawangi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatra Barat (BEM SB) juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng dan harga BBM. Unjuk rasa ini juga menepis isu soal penggulingan
Presiden Jokowi.
"Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak tiga periode dan menolak penundaan pemilu," kata Koordinator Daerah I BEM SB, Aprian Candra, Presma BEM UPI YPTK Padang. Pihaknya juga meminta pemerintah menuntaskan persoalan mafia minyak goreng.
"Kami juga menaruh perhatian pada isu daerah (Sumbar) satu tahun pemerintahan Mahyeldi-Audy," tandasnya. Hingga sore, aksi berlangsung damai dan tertib.
Baca juga: Gubernur dan Ketua DPRD Terima Tuntutan Ribuan Mahasiswa Sumsel
Sisi lain, polisi juga melakukan rekayasa jalan imbas dari unjuk rasa di Jalan S Parman itu. Ini supaya masyarakat lain lancar dalam berkendara. (OL-14)
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved