Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Kota Padang, Sumatra Barat, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin (11/4). Muatan demonstrasinya, mereka menolak keras wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Aksi yang digawangi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatra Barat (BEM SB) juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng dan harga BBM. Unjuk rasa ini juga menepis isu soal penggulingan
Presiden Jokowi.
"Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak tiga periode dan menolak penundaan pemilu," kata Koordinator Daerah I BEM SB, Aprian Candra, Presma BEM UPI YPTK Padang. Pihaknya juga meminta pemerintah menuntaskan persoalan mafia minyak goreng.
"Kami juga menaruh perhatian pada isu daerah (Sumbar) satu tahun pemerintahan Mahyeldi-Audy," tandasnya. Hingga sore, aksi berlangsung damai dan tertib.
Baca juga: Gubernur dan Ketua DPRD Terima Tuntutan Ribuan Mahasiswa Sumsel
Sisi lain, polisi juga melakukan rekayasa jalan imbas dari unjuk rasa di Jalan S Parman itu. Ini supaya masyarakat lain lancar dalam berkendara. (OL-14)
Menggunakan model bisnis Business-to-Consumer (B2C), Sumbu Kakao menyasar UMKM kuliner berbasis arang dan rumah tangga.
Pengakuan pemerintah terhadap berbagai use case teknologi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan arsitektur sistem keuangan nasional.
Begitu juga di jalur penyeberangan laut Daratan Aceh-Pulau Simeulue, penyeberangan Singkil-Pulau Banyak dan Banda Aceh-Sabang.
Puluhan mahasiswa dari Universitas Almuslim turun langsung membantu masyarakat memulihkan sektor pertanian pascabencana banjir Aceh
ajang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal serta mendorong kontribusi nyata generasi muda Buddhis bagi kedaulatan NKRI.
Tim Labmino merupakan delegasi dari Indonesia yang untuk pertama kali berhasil menembus jajaran Global Ambassador SFT.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved