Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berencana melakukan terobosan gerakan antikorupsi sejak dini dengan memasukan mata pelajaran antikorupsi terutama untuk siswa-siswi Sekolah Menegah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Kepala Disdik Jawa Barat Dedi Supandi memasukkan pelajaran antikorupsi sebagai bagian pendidikan karakter. Isu antikorupsi menjadi salah satu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Ini menjadi momentum dibentuknya komitmen bersama memberantas korupsi secara global.
"Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter Jabar, karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik)," kata Dedi.
Menurut Dedi, melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas. Selain itu, penguatan pendidikan karakter di Jabar dikembangkan melalui pembiasaan nilai-nilai karakter kearifan lokal program Jabar Masagi. Masagi merupakan filosofis masyarakat Jabar yang berarti manusia Masagi atau manusia utuh dari segi rasa, karsa, raga dan cipta (Ki Hajar Dewantara) atau manusia yang Surti, Harti, Bukti dan Bakti.
"Empat kata tersebut membentuk titik yang terhubung satu sama lain membentuk bujur sangkar dengan sisi yang sama dan sebangun atau istilah lainnya adalah masagi, utuh, holistik. Gambaran manusia utuh atau masagi itu yang menurut budaya Jabar adalah manusia yang bagja atau bahagia," tuturnya.
Baca juga: Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Gelar Penghargaan ACFFest 2021
Kabagjaan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di semua satuan pendidikan khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jabar, ucap Dedi, akan melahirkan profil pelajar Jabar yang memiliki karakter berpikir positif, kekerabatan dalam relasi sosial, ketercapaian, kekuatan kompetensi, kebermaknaan, keterlibatan dalam setiap aktivitas dan ketahanan mental dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan.
"Sebagai panduan bagi peserta didik, kami telah membuat modul yang nantinya akan masuk dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 2022. Modul Inseri ini berisi pendidikan antikorupsi dan merupakan bagian untuk pembiasaan karakter kearifan lokal bagi peserta didik," ungkapnya.
Modul ini akan digunakan di seluruh sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB di Jabar, apalagi sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan. Pola pengajaran pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Sehingga anak muda Indonesia nantinya menjadi generasi yang bersih dari korupsi.
"Momentun G20 ini diharapkan bisa menjadi gong dalam implementasi pemberantasan korupsi. Agar dunia juga mengetahui keseriusan Indonesia memberantas praktik korupsi," pungkasnya.(OL-5)
Program penguatan kualitas lingkungan belajar dan pengembangan kapasitas siswa digelar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Jakarta Timur.
PENDIDIKAN dasar dan menengah merupakan fondasi utama bagi masa depan sebuah bangsa.
PENDIDIKAN bisa jadi merupakan salah satu konsep dan aktivitas yang paling kompleks serta multidimensional dalam sejarah manusia.
BAGAIMANA pendidikan dapat tetap berjalan ketika banjir merenggut kelas, fasilitas, bahkan rasa aman?
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
Pemkot Tangerang Selatan merampungkan pembangunan ulang SDN Babakan 01 Setu. Sekolah kini memiliki 24 ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan baru tanpa sistem masuk siang.
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved