Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali, didaulat menjadi ketua umum Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Provinsi Sulawesi Tengah. Ahmad Ali dilantik bersama 93 pengurus lainnya, di Masjid Agung Baiturrahim Palu, Minggu (6/3).
Pelantikan atau pengukuhan 94 orang PW DMI Sulteng periode 2022-2027, dilakukan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) DMI Jusuf Kalla.
"Bismillahirahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, saya akan melantik pengurus wilayah dewan masjid Indonesia Sulawesi Tengah," tutur Jusuf Kalla saat berada di podium, mengawali pengukuhan pengurus DMI.
JK kemudian melanjutkan kalimatnya, "dengan ini saya resmikan dan kukuhkan, saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan wilayah dewan masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, masa khidmat 2022 sampai 2027. Saya percaya saudara-saudara mampu melaksanakan amanat ini dengan penuh tanggung jawab," tandas JK, dalam kata-kata pelantikannya.
Usai pengukuhan PW DMI Sulteng yang dilakukan Ketua Umum PP DMI, Jusuf Kalla menyerahkan pataka paskibraka kepada Ketum PW DMI Sulteng Ahmad Ali, yang baru saja dikukuhkan.
Baca juga : Rumah Sakit di Kupang Tambah Ruang Isolasi Pasien Covid-19
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerjasama PW DMI Sulteng dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Palu, tentang pemanfaatan dan penggunaan produk jasa BSI serta pembangunan ekonomi ekosistem masjid.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan naskah kerja sama PW DMI Sulteng dengan PMI Sulteng, tentang donor darah berbasis masjid, dan penandatanganan prasasti pembangunan Masjid Mizaburrahman oleh Jusuf Kalla atas nama Ketum PP DMI.
Ketua panitia Kartini Malarangan dalam laporannya berharap, para pengurus yang dilantik tersebut bisa menjadi pribadi yang tangguh seperti pasukan Kostrad TNI.
"Untuk kalangan TNI, hari ini diperingati sebagai hari lahir Kostrad. Oleh karena itu kami berharap momentum pelantikan dapat menjadi syiar Islam dan sekaligus agenda memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kami berharap pengurus wilayah yang dilantik bisa tangguh seperti pasukan Kostrad Tentara Nasional Indonesia, Aamiin," urai Kartini.
Acara yang diawali pembacaan qalam ilahi oleh Abd Aziz Tammauni, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dari Maksum Rumi, dihadiri Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira. (OL-7)
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Menurutnya, selama menjabat sebagai gubernur, dirinya akan menerapkan moratorium terhadap semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat
Kapolres Tojo Unauna, AKB Ridwan JM Hutagaol menjelaskan, pengamanan ini dilakukan untuk memastikan umat Kristiani dapat beribadah dengan aman, tertib, dan khusyuk.
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved