Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH bergerak cepat untuk menangani dampak gempa bumi berkekuatan 6,1 SR yang melanda wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.
Hal itu ditekankan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan berbagai upaya dalam penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi.
Baca juga: BNPB Dorong Percepatan Penanganan Gempa Bumi di Sumbar
"Kondisi kerusakan saat ini sedang didata. Sesuai standar penanganan bencana, yang pertama harus ditangani adalah korban. Baik korban yang hidup ataupun yang meninggal," jelas Muhadjir, Minggu (27/2).
Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah fokus pada penanganan korban cedera, korban pengungsi rentan (perempuan, anak, lansia dan disabilitas), hingga pemenuhan kebutuhan pokok pengungsi.
Baca juga: Aliran Listrik Pasaman Barat Kembali Normal Pascagempa
Saat ini, yang menjadi kebutuhan mendesak bagi korban pengungsi adalah kebutuhan pakaian, kebutuhan sanitasi, dan tempat tinggal sementara, yakni tenda pengungsian.
Kebutuhan hunian sementara untuk pengungsi juga sangat mendesak untuk dipenuhi. Pasalnya, jumlah pengungsi semakin bertambah, namun kesediaan hunian sementara terbatas.
"Saya sudah meminta kepada kepala BNPB untuk segera menyuplai kebutuhan tenda untuk hunian sementara pengungsi," tutur Muhadjir.(OL-11)
Kajian ini tidak hanya membahas aspek teknis putusan pengadilan, tetapi juga memperkaya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat daerah.
Mahkamah Konstitusi menolak dua permohonan perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.
KPU Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat) menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Yulianto-M Ihpan sebagai peraih suara terbanyak Pilkada 2024
Kerja sama yang solid antara semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses pemilu
EVAKUASI dua ekor buaya di Muaro Nagari Aia Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dilakukan dengan dramatis.
OJK mencabut izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved