Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat untuk sementara meniadakan interaksi langsung dalam pemberian layanan. Hal ini karena adanya staf Ombudsman Sumatra Barat yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman mengatakan peniadaan layanan secara tatap muka sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.
"Ada tiga orang pegawai Ombudsman positif Covid-19. Dengan temuan itu, semua pegawai menjalani test PCR," ujar Yunesa, kemarin.
Yunesa melanjutkan, dengan ditutupnya pelayanan tatap muka, maka seluruh pelayanan di Ombudsman untuk sementara waktu dilakukan melalui daring.
"Masyarakat bisa melaporkan seluruh pelayanan konsultasi, laporan/pengaduan atau tindak lanjut laporan melalui website, HP 08119553737, WhatsApp, Instagram dan Facebook," jelas Yunesa.
Yunesa menambahkan, Ombudsman akan menginformasikan kepada masyarakat bilamana layanan sudah dapat dilakukan secara normal kembali. (OL-13)
Baca Juga: Warga Dikarantina Lebih dari 5 Hari di Rusun Nagrak, Padahal Hasil Tes Negatif
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sering tidak dapat dilakukan karena pengemudi ojek daring tersebut dianggap tidak sedang mengantarkan penumpang.
Kemenkominfo mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Kemenkumham.
Munculnya layanan konseling daring kesehatan mental disebabkan maraknya tren self diagnose pada kalangan muda-mudi.
Keterlibatan lembaga jasa keuangan dinilai penting lantaran dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved