Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEIKUTSERTAAN pasangan usia subur (PUS) sebagai akseptor KB aktif di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai kisaran 77,08%. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat pun terus menggenjot agar PUS yang belum menjadi akseptor bisa segera melaksanakannya.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo, menjelaskan jumlah PUS di Kabupaten Cianjur sekitar 163 ribu pasangan. Masih terdapat sekitar 88 ribu PUS yang belum menentukan kebutuhan pilihan sebagai akseptor aktif.
"Masih ada PUS sekitar 22,92% yang dikategorikan unmet need atau belum menentukan metode KB yang dibutuhkan. Jumlahnya sekitar 88 ribuan," kata Heri, Rabu (9/2).
Bagi Heri, masih ada PUS yang belum mementukan kebutuhan pilihan tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tugas dan peran penyuluh KB akan lebih dimaksimalkan agar ke depan bisa mencapai target capaian akseptor KB. "Mudah-mudahan bisa secepatnya kami menuntaskan PUS yang dikategorikan unmet need ini," terang Heri.
Akseptor aktif di Kabupaten Cianjur cukup bervariatif menggunakan alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi jangka panjang. Misalnya pasektomi, tubektomi, IUD, maupun implan. "Ada juga yang durasinya jangka pendek, misalnya untuk satu bulan atau tiga bulan seperti suntikan. Ada yang lebih pendek lagi seperti kondom," tuturnya.
Kategori PUS, kata Heri, di kisaran usia 15-45 tahun dengan indikator untuk kalangan perempuan. Kalau untuk kalangan lelaki, di atas usia 45 tahun masih bisa dikategorikan produktif.
"Kalau perempuan kan dilihat dari masa kesuburan. Kalau di atas usia 45 tahun rata-rata perempuan itu sudah menopause. Tapi ada juga perempuan yang usianya di atas 45 tahun belum menopause," ungkapnya.
Heri menuturkan KB merupakan kebijakan program strategis nasional dalam rangka pengendalian penduduk. Di antaranya strateginya yakni meningkatkan dan memantapkan akseptor KB, meningkatkan potensi desa untuk KB, dan mendorong terbentuknya Kampung KB.
"Kalau tiga strategi ini sudah terealisasi, maka program Keluarga Berencana itu sudah bisa mandiri karena sudah bisa dilaksanakan masyarakat bawah," sebutnya.
Salah satu tempat di Kabupaten Cianjur dijadikan sebagai Kampung KB rujukan tingkat nasional. Lokasinya berada di Kecamatan Sukanagara. "Namanya Kampung KB Pelangi. Di sana semua program berjalan dengan lancar," pungkasnya. (OL-15)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam satu tahun hanya ada 15 pria yang menjalani program KB vasektomi.
Untuk target peserta KB baru di tahun 2025 masih menunggu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Teknologi kontrasepsi kini telah berkembang pesat salah satunya dengan riset tentang kontrasepsi suntik pada pria.
BRIN melalui berbagai program risetnya, mendorong pengembangan teknologi kesehatan, termasuk teknologi kontrasepsi.
Layanan vasektomi dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis di semua fasilitas kesehatan (faskes), bahkan disiapkan dana alokasi khusus untuk istirahat bagi suami selama tiga hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved