Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEIKUTSERTAAN pasangan usia subur (PUS) sebagai akseptor KB aktif di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai kisaran 77,08%. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat pun terus menggenjot agar PUS yang belum menjadi akseptor bisa segera melaksanakannya.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo, menjelaskan jumlah PUS di Kabupaten Cianjur sekitar 163 ribu pasangan. Masih terdapat sekitar 88 ribu PUS yang belum menentukan kebutuhan pilihan sebagai akseptor aktif.
"Masih ada PUS sekitar 22,92% yang dikategorikan unmet need atau belum menentukan metode KB yang dibutuhkan. Jumlahnya sekitar 88 ribuan," kata Heri, Rabu (9/2).
Bagi Heri, masih ada PUS yang belum mementukan kebutuhan pilihan tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tugas dan peran penyuluh KB akan lebih dimaksimalkan agar ke depan bisa mencapai target capaian akseptor KB. "Mudah-mudahan bisa secepatnya kami menuntaskan PUS yang dikategorikan unmet need ini," terang Heri.
Akseptor aktif di Kabupaten Cianjur cukup bervariatif menggunakan alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi jangka panjang. Misalnya pasektomi, tubektomi, IUD, maupun implan. "Ada juga yang durasinya jangka pendek, misalnya untuk satu bulan atau tiga bulan seperti suntikan. Ada yang lebih pendek lagi seperti kondom," tuturnya.
Kategori PUS, kata Heri, di kisaran usia 15-45 tahun dengan indikator untuk kalangan perempuan. Kalau untuk kalangan lelaki, di atas usia 45 tahun masih bisa dikategorikan produktif.
"Kalau perempuan kan dilihat dari masa kesuburan. Kalau di atas usia 45 tahun rata-rata perempuan itu sudah menopause. Tapi ada juga perempuan yang usianya di atas 45 tahun belum menopause," ungkapnya.
Heri menuturkan KB merupakan kebijakan program strategis nasional dalam rangka pengendalian penduduk. Di antaranya strateginya yakni meningkatkan dan memantapkan akseptor KB, meningkatkan potensi desa untuk KB, dan mendorong terbentuknya Kampung KB.
"Kalau tiga strategi ini sudah terealisasi, maka program Keluarga Berencana itu sudah bisa mandiri karena sudah bisa dilaksanakan masyarakat bawah," sebutnya.
Salah satu tempat di Kabupaten Cianjur dijadikan sebagai Kampung KB rujukan tingkat nasional. Lokasinya berada di Kecamatan Sukanagara. "Namanya Kampung KB Pelangi. Di sana semua program berjalan dengan lancar," pungkasnya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial guna memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, tertib, dan terencana menjelang Idulfitri.
Unpad masih menunggu hasil visum setelah seorang mayat pria ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon di kawasan kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/2)
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
PELAYANAN keluarga berencana (KB) berkualitas dapat ditingkatkan dan dijangkau hingga pelosok melalui beragam inovasi.
Kaji Reka merupakan forum untuk mendiseminasikan berbagai hasil kajian dari daerah agar dapat diketahui masyarakat.
SEJAK kali pertama diluncurkan ke tengah masyarakat sebagai kontrasepsi pilihan kaum pria, vasektomi belum menggapai kata manis.
Kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam satu tahun hanya ada 15 pria yang menjalani program KB vasektomi.
Untuk target peserta KB baru di tahun 2025 masih menunggu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved