Keberadaan Spekulan Tanah Mengusik Warga Desa Batulawang

PARA spekulan tanah diminta berhenti memanfaatkan masyarakat Desa Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai tameng untuk menutupi aksinya sebagai mafia tanah. 

Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Kampung Ciseureuh, Desa Batulawang, Abdul Karim Al Mutahar, 45, Sabtu (29/1). Menurut dia, justru masyarakat Batulawang yang menjadi korban bujuk rayu para spekulan tanah dengan mengoperalihkan tanah garapannya di lahan HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) kepada spekulan.

Selanjutnya, spekulan tersebut sengaja menjualnya kepada orang-orang berduit dari luar Batulawang, bahkan ada yang dijual kepada oknum pejabat pemerintah dengan harga selangit dengan janji manis akan di terbitkan sertifikat hak milik untuk para investor gelap ini. 

"Itu modusnya. Jadi banyak investor gelap ini kena tipu spekulan tanah. Uang sudah keluar ratusan juta bahkan miliaran rupiah, sertfikat tidak juga keluar. Bagaimana mungkin mereka bisa dapat sertifikat, sementara itu tanah HGU PT MPM," kata Abdul.

Ketua Warga Kampung Asli Sini (Warkamsi) yang merupakan perkumpulan petani penggarap di Kampung Ciseureuh, Desa Batulawang ini menjelaskan tak sedikit para investor gelap pembeli tanah garapan tidak tahu bahwa yang di beli adalah tanah HGU PT MPM. Mereka terbuai omongan manis spekulan yang menjanjikan sertifikat tanah.  

Kini, posisi para spekulan terdesak karena dituntut untuk mengembalikan uang kepada para investor gelap yang sudah terlanjur membeli garapan tersebut. 

“Karena terdesak inilah mereka menggunakan petani pengarap jadi tameng. Ada juga LSM yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan,” katanya.

Abdul mengharapkan para spekulan tanah menghentikan aksinya memperjualbelikan tanah garapan yang alas haknya milik PT MPM. Menurut dia, ulah spekulan tanah ini yang bikin kisruh di lapangan.

“Tolonglah masyarakat yang sudah bermitra dengan PT MPM jangan di provokasi terus dan mereka ingin usaha dengan cara yang benar,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum PT MPM Parlindungan Panjaitan mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar redistribusi lahan sebagian HGU PT MPM yang sudah di sepakati bersama dalam program tanah objek reforma agraria segera direalisasikan. 

Masyarakat Desa Batulawang sudah menunggu sejak 3 tahun yang lalu seperti yang sudah di janjikan oleh pemerintah dalam hal ini BPN. 

“Mohon kepada para pemegang otoritas redistribusi lahan HGU, BPN, bupati maupun Tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) agar segera merealisasikan program tersebut. Masyarakat Batulawang ingin segera mendapat haknya dan kepastian hukum untuk bisa memanfaatkan lahan redis tersebut." 

PT MPM, terang Parlindungan, tidak segan melakukan tindakan hukum terhadap para spekulan. Itu karena mereka sudah banyak merugikan perusahaan maupun masyarakat setempat dimana PT MPM telah bermitra selama ini.

“Sudah ada beberapa oknum yang kami laporkan ke Polda Jawa Barat dan kasusnya sedang di tangani,” tandasnya. (J-2)