Anggaran Pemeliharaan Jalan Provinsi di Selatan Cianjur Minim

INFRASTRUKTUR jalan milik Provinsi Jawa Barat menuju ke wilayah selatan Kabupaten Cianjur kondisinya rusak. Di sisi lain, anggaran pemeliharaan jalan yang dialokasikan Pemprov Jabar informasinya relatif cukup minim.

Wakil Bupati Cianjur Tb Mulyana Syahrudin menyebutkan ruas jalan provinsi di Kabupaten Cianjur terbentang dari sekitar Pasirhayam Kecamatan Cilaku hingga ke Kecamatan Cidaun. Panjangnya hampir mencapai sekitar 100 kilometer.

"Jalan antara Pasirhayam sampai dengan Cidaun itu keadaannya rusak. Kurang layak dilalui," kata Mulyana, Kamis (27/1).

Padahal, sebut Mulyana, ruas jalan provinsi itu merupakan salah satu akses utama dari pusat perkotaan Cianjur menuju ke wilayah selatan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, kata Mulyana, sudah menyampaikan kondisi jalan rusak tersebut ke Gubernur Jawa Barat.

"Pak Bupati sudah menyampaikan hal tersebut ke pak Gubernur. Tetapi kan keputusan ada di Gubernur," ucapnya.

Namun, sebut Mulyana, perlu dipahami juga kondisi anggaran saat ini yang terdampak pandemi covid-19. Terjadi defisit anggaran yang dialami Pemprov Jabar maupun Pemkab Cianjur.

"Sehingga anggaran-anggaran itu terkoreksi antara 30%-40%. Karena itu, tentu ini akan berdampak terhadap pembangunan," tegasnya.

Kabarnya, anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Cianjur hanya sebesar Rp160 jutaan. Dalam penilaian Pemkab Cianjur, alokasi anggaran sebesar itu sangat minim untuk memelihara ruas jalan yang panjangnya hampir 100 kilometer.

"Saya tidak tahu titik mana yang akan dipelihara. Apakah itu pemeliharaannya hanya babad saja atau juga melapis titik-titik STA yang paling parah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, menjelaskan sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur, akhir tahun 2021 kemantapan jalan ditargetkan bisa mencapai 65%. Eri juga menuturkan Pemkab Cianjur memiliki program pembangunan 1.000 kilometer jalan beton.

"Kewenangan infrastruktur jalan terbagi menjadi jalan berstatus lingkungan, jalan desa, dan jalan kabupaten. Kami menangani ruas-ruas jalan kabupaten," terang Eri. (OL-15)