Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi III DPR Arsul Sani meminta pemerintah memberi penjelasan terkait dengan bentrok antar-kelompok di Sorong, Papua Barat, Selasa (25/1/2022) subuh. Pasalnya, situasi di ujung timur Indonesia itu selalu menarik perhatian dunia internasional.
"Kejadian di Papua (dan Papua Barat) sering membuat atensi internasional lebih tinggi daripada wilayah lain sehingga kerap berkembang spekulasi jauh dari apa yang sebenarnya terjadi," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
Baca juga: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Ciptakan Efek Gentar
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Polri harus memerinci siapa yang terlibat dalam bentrok tersebut. Begitupula dengan penyebabnya yang kemudian memicu bentrok. "Jelaskan secara jelas apa yang terjadi di sana," tukas Arsul.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, penanganan konflik di Papua dan Papua Barat memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pendekatan keamanan harus dilakukan sedemikian rupa.
"Ya tentu lah, persoalannya ini kan kadang-kadang enggak mudah. Di DPR juga memahami (kesulitan itu)," imbuh Arsul.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan, Polda Papua Barat dan Polres Sorong sudah berupaya meredam bentrok dua kelompok warga. Kejadian itu menyebabkan belasan orang tewas dan diduga terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Sorong.
Baca juga: Angin Puting Beliung Rusak Dua Rumah di Padang
"Polda jajaran langsung berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi lainnya," kata Dedi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengutarakan pertikaian di Kota Sorong, Papua Barat, terjadi Selasa (25/1/2022) sekitar Pukul 04.00 WIT. Jumlah korban tewas menjadi 19 orang. Menurutnya, bentrok melibatkan dua Kelompok Suku Kei dan Suku Ambon Pelau di Mini Bar Double O. (A-3)
Iqbal menerangkan kontak tembak terjadi pada Kamis (3/6) sekira pukul 17.50 WIT. Bangunan tersebut, lanjut Iqbal, diduga memiliki dinding kayu dengan tinggi dua lantai.
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur menyinggung masalah pelanggaran hak asasi manusia di dunia yang masih terjadi secara luas dalam pidato virtualnya di Sidang Umum PBB.
Loncatan politik negeri kepulauan di Samudera Pasifik itu lebih bertujuan untuk meminta bantuan Indonesia.
"Empat prajurit TNI gugur," terang Kapendam XVIII Kasuari, Kolonel TNI Hendra Pesireron kepada Media Indonesia,
PB IDI pun mengecam tindakan penyerangan oleh KKB terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
PT Asabri (Persero) menyerahkan santunan kepada ahli waris anggota TNI yang gugur akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Suru Suru, Yahukimo, Papua, 21 November silam.
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Menurut Gembong, Tuty selaku kepala dinas harus bertanggung jawab atas acara tersebut.
Penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 14 orang termasuk saksi ahli bahasa dan saksi ahli pidana.
Rencananya, penyidik akan gelar perkara kasus dugaan pidana terkait aktivitas rekening bank FPI di Gedung Bareskrim, pada Selasa (2/2) besok.
Paham atau ideologi HTI menjadi salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia jalan di tempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved