Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memulai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster. Kick off pelaksanaannya dipusatkan di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1) dengan target sebanyak 300 orang.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengawali pemberian vaksin booster. Herman mengatakan bersamaan dengan penetapan PPKM level 1, Kabupaten Cianjur sudah diperbolehkan melaksanakan vaksin booster. "Ini juga bersamaan dengan vaksinasi bagi kalangan anak usia 6-11 tahun," kata Herman di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1).
Vaksin booster diikuti jajaran Polres Cianjur, Kodim 0608, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Dengan pemberian vaksin booster, maka semakin besar harapan Kabupaten Cianjur bisa mewujudkan kekebalan komunitas (herd immunity). "Pemberian vaksin booster dilakukan berkelanjutan," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, menjelaskan terdapat beberapa syarat bagi sasaran yang ingin divaksin booster. Di antaranya sudah berusia di atas 18 tahun, sudah menjalani vaksin primer (dosis pertama dan kedua), serta jangka waktu dosis kedua hingga memasuki dosis ketiga berjarak 6 bulan.
"Hari ini kami siapkan kuota untuk 300 orang dengan jenis Pfizer. Aturannya, pemberian dosis hanya setengah. Jadi ada 150 dosis untuk 300 orang," kata Irvan.
Ia menuturkan syarat daerah bisa melaksanakan vaksin booster yakni capaian vaksinasi secara umum sudah di atas 70% dan lanjut usia lebih dari 60%. Kabupaten Cianjur sendiri sudah memenuhi syarat cakupan vaksinasi tersebut.
"Kalau total penerima vaksin booster di Kabupaten Cianjur sekitar 900 ribuan orang lebih. Estimasinya dihitung dari capaian vaksinasi dosis kedua yang sampai saat ini di kisaran 40%. Jadi kurang lebih ada 900 ribuan orang," terang Irvan.
Namun, sebut Irvan, belum tentu semua itu memenuhi syarat bisa mendapatkan vaksin. Artinya, mereka harus melalui tahapan screening atau pemeriksaan kesehatan. "Ini karena tidak semuanya berjarak 6 bulan setelah pemberian dosis kedua," sebutnya.
Saat ini layanan vaksinasi booster baru dibuka di kawasan Alun-alun atau di pintu gerbang masuk sebelah utara. Jika nanti animo masyarakat meningkat, lanjut Irvan, tidak menutup kemungkinan akan kembali dibuka sentra layanan vaksinasi di berbagai tempat.
"Kita lihat dulu situasinya. Kalau nanti minat warga meningkat, tentu kita akan buka layanan vaksinasi," pungkasnya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved