Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memulai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster. Kick off pelaksanaannya dipusatkan di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1) dengan target sebanyak 300 orang.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengawali pemberian vaksin booster. Herman mengatakan bersamaan dengan penetapan PPKM level 1, Kabupaten Cianjur sudah diperbolehkan melaksanakan vaksin booster. "Ini juga bersamaan dengan vaksinasi bagi kalangan anak usia 6-11 tahun," kata Herman di halaman Pendopo Cianjur, Rabu (19/1).
Vaksin booster diikuti jajaran Polres Cianjur, Kodim 0608, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Dengan pemberian vaksin booster, maka semakin besar harapan Kabupaten Cianjur bisa mewujudkan kekebalan komunitas (herd immunity). "Pemberian vaksin booster dilakukan berkelanjutan," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy, menjelaskan terdapat beberapa syarat bagi sasaran yang ingin divaksin booster. Di antaranya sudah berusia di atas 18 tahun, sudah menjalani vaksin primer (dosis pertama dan kedua), serta jangka waktu dosis kedua hingga memasuki dosis ketiga berjarak 6 bulan.
"Hari ini kami siapkan kuota untuk 300 orang dengan jenis Pfizer. Aturannya, pemberian dosis hanya setengah. Jadi ada 150 dosis untuk 300 orang," kata Irvan.
Ia menuturkan syarat daerah bisa melaksanakan vaksin booster yakni capaian vaksinasi secara umum sudah di atas 70% dan lanjut usia lebih dari 60%. Kabupaten Cianjur sendiri sudah memenuhi syarat cakupan vaksinasi tersebut.
"Kalau total penerima vaksin booster di Kabupaten Cianjur sekitar 900 ribuan orang lebih. Estimasinya dihitung dari capaian vaksinasi dosis kedua yang sampai saat ini di kisaran 40%. Jadi kurang lebih ada 900 ribuan orang," terang Irvan.
Namun, sebut Irvan, belum tentu semua itu memenuhi syarat bisa mendapatkan vaksin. Artinya, mereka harus melalui tahapan screening atau pemeriksaan kesehatan. "Ini karena tidak semuanya berjarak 6 bulan setelah pemberian dosis kedua," sebutnya.
Saat ini layanan vaksinasi booster baru dibuka di kawasan Alun-alun atau di pintu gerbang masuk sebelah utara. Jika nanti animo masyarakat meningkat, lanjut Irvan, tidak menutup kemungkinan akan kembali dibuka sentra layanan vaksinasi di berbagai tempat.
"Kita lihat dulu situasinya. Kalau nanti minat warga meningkat, tentu kita akan buka layanan vaksinasi," pungkasnya. (OL-15)
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Kasus gangguan jiwa anak dan remaja di Jawa Barat meningkat. RSJ Cisarua mencatat kunjungan naik hingga 30 pasien per hari, depresi jadi kasus dominan.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
DUA pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, diamuk massa setelah ketahuan mencuri sepeda motor.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, berhasil menangkap pelaku berinisial W, warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved