Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 20 perusahaan dari 56 perusahaan beroperasi di bidang pertambangan, perkebunan, dan energi di wilayah Provinsi Bengkulu mendapatkan rapor merah. Penilaian rapor merah tersebut dinilai atas peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper) pada 2020-2021.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Zainubi, di Bengkulu, mengatakan itu. Hal tersebut berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1307/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2021.
"Rapor merah perusahaan pada 2021 mengalami peningkatan akibat tidak taat terhadap pengelolaan limbah," katanya. Jika mengacu pada 2019 hingga 2020, lanjut dia, untuk peringkat proper merah hanya sebanyak 11 perusahaan.
Perusahaan yang mendapatkan rapor merah akibat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup, baik limbah cair, bahan berbahaya dan beracun, pengendalian udara, pengendalian kerusakaan lahan di wilayah Provinsi Bengkulu hanya 64%. "Kenaikan peringkat merah secara teknis mayoritas ditemukan persoalan pada instalasi pengelolaan air limbah yang tidak melakukan pemeliharaan sehingga mengelami sendimentasi atau pendangkalan," imbuhnya.
Limbah dari hasil pemeriksaan laboratorium, kata dia, beberapa parameter dengan hasil melebihi baku mutu khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit yang ditemukan minyak. Selain itu, setiap perusahaan harus memasang sparing atau sistem monitoring di mulut outlet sesuai titik pentaatan pada instalasi pembuangan limbah.
Dari beberapa temuan itu sangat rawan sekali pencemaran lingkungan dan ada beberapa perusahaan yang mengalami pengurangan atau penurunan aktivitas dan pada 2020. Saat ini masih ada perusahaan yang selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan proper merah dengan persoalan yang sama.
Baca juga: Polisi Tembak Spesialis Perampok Mobil Tol Belawan
Bentuk sanksi diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dilakukan penegakan hukum. Untuk perusahaan yang tiga tahun berturut-turut mendapatkan peringkat proper merah yakni, PT Sinar Bengkulu Selatan, PT Bara Mega Quantum (BMQ), PT Injatama, PT Ciptamas Bumi Selaras, PT Jambi Resource, PT Tansri Madjid Energi, PT Agri Mitra Karya, PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, serta PT Pelindo Regional ll Bengkulu. Perusahaan pada 2020 peringkat propernya hitam, yaitu PT Indonesia Riau Sri Avantika belum memiliki izin pembuangan limbah sehingga dilakukan sanksi penegakan hukum. (OL-14)
Selain itu lanjut dia, segera menghubungi layanan panggilan darurat 112 agar petugas yang bersiaga dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bengkulu.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Harga komoditas cabai merah keriting di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, masih bertahan Rp35 ribu per kilogram sejak sepekan terakhir setelah pasokan mulai normal.
RUMAH warga yang berada di empat kecamatan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, terendam banjir selama dua hari terakhir.
Berdasarkan pemantauan BMKG, Bibit Siklon Tropis 93S memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot atau sekitar 74 kilometer per jam
Pada periode penyaluran 2025, lanjut dia, jumlah penerima bantuan pangan mengalami penurunan sebesar 1,3 persen.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral tanpa batas untuk menjaga kelestarian alam
Muslimat NU dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menandatangani MoU untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat melalui program Mustika Darling.
Kementerian LH memberikan tenggat waktu selama enam bulan bagi seluruh pengelola rest area di jalur tol untuk segera menyediakan unit pengolahan sampah mandiri yang mumpuni.
Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional.
Penghijauan wilayah pesisir menjadi langkah penting untuk menahan laju abrasi, memperkuat ekosistem pesisir, dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved