Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, memastikan tidak ada formasi penerimaan calon PNS tahun ini. Namun Namun Pemkab Cianjur mengusulkan pengangkatan sekitar 2.500 tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).
"Untuk 2022 tidak ada formasi penerimaan CPNS. Yang ada kami usulkan pengangkatan PPPK sebanyak 2.500-an orang," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar, Rabu (5/1).
Namun, diakui Dadan saat ini, jumlah pegawai yang pensiun dengan pegawai baru di lingkungan Pemkab Cianjur, tidak seimbang. Akibatnya, setiap tahun pemerintah selalu mengalami kekurangan jumlah pegawai.
Dadan menuturkan berdasarkan data, jumlah pegawai yang pensiun rata-rata sebanyak 600 orang per tahun. Namun di sisi lain, kuota formasi penerimaan pegawai tak lebih dari 100 orang.
"Seperti pada 2021, formasi penerimaan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hanya 74 orang. Tapi pada tahun yang sama, pegawai yang pensiun mencapai 600 orang. Ini tentu sangat jauh selisihnya," terang Dadan.
Namun Dadan memastikan meskipun jumlah pegawai yang pensiun dengan penerimaan pegawai tak sebanding, tetapi kinerja pemerintahan sejauh ini masih berjalan dengan baik. Pasalnya, tak sedikit tenaga sukarelawan yang diperbantukan di setiap perangkat daerah bisa membantu kinerja. "Kami evaluasi, sejauh ini masih berjalan normal," ungkapnya.
Dadan mengatakan perampingan pengawai yang menyetarakan eselon IV menjadi fungsional dinilainya merupakan upaya pemerintah menutupi kekurangan pegawai di daerah. Beban belanja langsung berupa gaji pegawai pun tentu akan sedikit berkurang.
"Adanya penyetaraan pejabat eselon IV menjadi fungsional atau perampingan, mungkin salah satu tujuannya untuk menutupi kekurangan pegawai," jelas Dadan. (OL-15)
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved