Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, memastikan tidak ada formasi penerimaan calon PNS tahun ini. Namun Namun Pemkab Cianjur mengusulkan pengangkatan sekitar 2.500 tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).
"Untuk 2022 tidak ada formasi penerimaan CPNS. Yang ada kami usulkan pengangkatan PPPK sebanyak 2.500-an orang," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar, Rabu (5/1).
Namun, diakui Dadan saat ini, jumlah pegawai yang pensiun dengan pegawai baru di lingkungan Pemkab Cianjur, tidak seimbang. Akibatnya, setiap tahun pemerintah selalu mengalami kekurangan jumlah pegawai.
Dadan menuturkan berdasarkan data, jumlah pegawai yang pensiun rata-rata sebanyak 600 orang per tahun. Namun di sisi lain, kuota formasi penerimaan pegawai tak lebih dari 100 orang.
"Seperti pada 2021, formasi penerimaan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hanya 74 orang. Tapi pada tahun yang sama, pegawai yang pensiun mencapai 600 orang. Ini tentu sangat jauh selisihnya," terang Dadan.
Namun Dadan memastikan meskipun jumlah pegawai yang pensiun dengan penerimaan pegawai tak sebanding, tetapi kinerja pemerintahan sejauh ini masih berjalan dengan baik. Pasalnya, tak sedikit tenaga sukarelawan yang diperbantukan di setiap perangkat daerah bisa membantu kinerja. "Kami evaluasi, sejauh ini masih berjalan normal," ungkapnya.
Dadan mengatakan perampingan pengawai yang menyetarakan eselon IV menjadi fungsional dinilainya merupakan upaya pemerintah menutupi kekurangan pegawai di daerah. Beban belanja langsung berupa gaji pegawai pun tentu akan sedikit berkurang.
"Adanya penyetaraan pejabat eselon IV menjadi fungsional atau perampingan, mungkin salah satu tujuannya untuk menutupi kekurangan pegawai," jelas Dadan. (OL-15)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Sejak nota itu diterbitkan, sala seorang tenaga medis dan rekan-rekannya dilarang masuk kerja dan tidak diperbolehkan mengikuti proses penandatanganan perpanjangan kontrak tahun berjalan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 untuk PPPK Paruh Waktu sudah dimulai sejak Senin, 16 Juni 2025.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
PARA peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 saat ini pasti tengah menantikan pengumuman kelulusan setelah ada penyesuaian dari BKN.
Sebanyak 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved