Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, memastikan tidak ada formasi penerimaan calon PNS tahun ini. Namun Namun Pemkab Cianjur mengusulkan pengangkatan sekitar 2.500 tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).
"Untuk 2022 tidak ada formasi penerimaan CPNS. Yang ada kami usulkan pengangkatan PPPK sebanyak 2.500-an orang," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar, Rabu (5/1).
Namun, diakui Dadan saat ini, jumlah pegawai yang pensiun dengan pegawai baru di lingkungan Pemkab Cianjur, tidak seimbang. Akibatnya, setiap tahun pemerintah selalu mengalami kekurangan jumlah pegawai.
Dadan menuturkan berdasarkan data, jumlah pegawai yang pensiun rata-rata sebanyak 600 orang per tahun. Namun di sisi lain, kuota formasi penerimaan pegawai tak lebih dari 100 orang.
"Seperti pada 2021, formasi penerimaan pegawai di lingkungan Pemkab Cianjur hanya 74 orang. Tapi pada tahun yang sama, pegawai yang pensiun mencapai 600 orang. Ini tentu sangat jauh selisihnya," terang Dadan.
Namun Dadan memastikan meskipun jumlah pegawai yang pensiun dengan penerimaan pegawai tak sebanding, tetapi kinerja pemerintahan sejauh ini masih berjalan dengan baik. Pasalnya, tak sedikit tenaga sukarelawan yang diperbantukan di setiap perangkat daerah bisa membantu kinerja. "Kami evaluasi, sejauh ini masih berjalan normal," ungkapnya.
Dadan mengatakan perampingan pengawai yang menyetarakan eselon IV menjadi fungsional dinilainya merupakan upaya pemerintah menutupi kekurangan pegawai di daerah. Beban belanja langsung berupa gaji pegawai pun tentu akan sedikit berkurang.
"Adanya penyetaraan pejabat eselon IV menjadi fungsional atau perampingan, mungkin salah satu tujuannya untuk menutupi kekurangan pegawai," jelas Dadan. (OL-15)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved