Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan pendataan masyarakat yang belum mendapatkan KTP-E. Sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat warga yang sudah melakukan perekaman KTP-E sebanyak 99,35%.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sikka Marta Pega, kepada mediaindonesia.com, Jumat (31/12), menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Sikka tercatat 326.992 jiwa.
Dari jumlah itu, penduduk yang wajib KTP sebanyak 227.503 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman KTP-E sebanyak 226.651 jiwa.
Baca juga: Pemkab Hibahkan Tanah kepada KPU Sikka
"Hingga saat ini dihitung 31 Desember 2021, jumlah warga Sikka yang sudah memiliki KTP-E sebanyak 226.651 jiwa sehingga dihitung persentase sudah mencapai 99,35%," kata Marta Pega.
Dia menambahkan, dokumen administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pasalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan melakukan verifikasi data bantuan untuk pelayanan publik.
Disampaikannya, bagi mereka yang belum terekam KTP-E karena belum terdeteksi seperti ODGJ, disabilitas, dan penduduk rentan. Hal itu karena mereka terdata dalam kependudukan tetapi saat mau rekam KTP-E mereka tidak terdeteksi.
Selain itu, kendala yang dihadapi soalnya kesadaran masyarakat dan akses wilayah yang sulit.
"Kita sudah turun ke setiap kecamatan untuk melakukan perekaman KTP-E tetapi ada warga yang tidak turun untuk melakukan perekaman KTP-E. Ini soal kesadaran," papar dia.
Menurut dia, persentase ini sebenarnya sudah lebih atau overtarget secara nasional karena Dirjen Capil telah menargetkan semua daerah harus mencapai 90%.
Meski sudah mencapai target nasional, Pemkab Sikka akan terus berupaya memaksimalkan data kependudukan di Kabupaten Sikka untuk melahirkan dokumen bersih dan valid 100%.
"Kita tetap gencar melakukan perekaman KTP elektronik dengan sistem jemput bola di masing-masing desa dan kelurahan. Jadi kita sudah jalan di beberapa desa termasuk kelurahan yang ada di Sikka untuk mencari warga yang belum memiliki KTP dan terkhusus kepada mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah wajib KTP," pungkas dia. (OL-1)
Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menyelamatkan dua ekor penyu laut dilindungi dari upaya perburuan di perairan Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved