KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat, masih melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana reses dan biaya operasional digunakan oleh anggota DPRD Garut. Kejaksaan Negeri selama ini sudah memeriksa 200 saksi berkaitan dengan kasus tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Neva Sari Susanti, mengatakan pihaknya selama ini melakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana reses dan biaya operasional (BOP) yang dilakukan sepanjang 2014-2019. "Penyidikan masih berjalan, tetapi menargetkan semua kasus bisa terungkap pada 2022. Namun, di tahun ini ada tiga kasus yang sedang dalam penyidikan. Ketiganya antara lain tindak pidana dana desa, infrastruktur perdesaan di tiga desa berbeda," katanya, Sabtu (25/12/2021).
Ia mengatakan, Kejaksaan Negeri tengah melakukan penyidikan berkaitan dengan penyimpangan realisasi dana desa di Kecamatan Cilawu dan statusnya selama ini masih dalam pemeriksaan hingga penggalian data juga informasi. Akan tetapi, untuk perkara yang sudah menjalani persidangan selama itu ada lima perkara.
"Kami sudah mengeksekusi beberapa orang yang terlibat terutama dalam empat perkara di antaranya dilakukan di 2021 oleh Seksi Intelijen dan berhasil menangkap dua orang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, selama tahun ini sudah menerima 361 perkara pidana umum. Dari jumlah tersebut ada 358 perkara sudah disidangkan dan 286 perkara sudah inkrah," ujarnya.
Menurutnya, kasus perkara yang telah masuk selama ini semuanya ada 361 perkara pidana umum dan kasus tersebut paling banyak dari pencurian, narkoba, dan perlindungan anak. Kasus yang masih ditangani ditargetkan bisa selesai pada 2022 dalam kasus perlindungan anak yang menjadi korban ada 60.
Baca juga: Tim Perluas Pencarian Satu lagi Korban Hanyut di Lembang
"Kami akan menyelesaikan semua kasus yang terjadi di Garut terutama tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana reses dan biaya operasional digunakan oleh anggota DPRD Garut, dana desa, dan infrastruktur perdesaan. Namun, untuk anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku ada 31 orang," paparnya. (OL-14)
