Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat tersebut digelar di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Selasa (21/12).
"Saya senang pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak Ibu miliki," ujar Presiden dalam sambutannya saat penyerahan sertifikat.
Jokowi mengungkapkan sering mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa tanah. Presiden pun meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan segera.
"Saya perintahkan ke Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, Pak, yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka, supaya enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," tuturnya.
Dalam lima tahun terakhir, lanjut Presiden, pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat. Presiden pun mengapresiasi pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tersebut.
Baca juga : Menteri ESDM Resmikan Tujuh Titik BBM Satu Harga di NTT dan NTB
"Saya terima kasih pada Kanwil BPN, Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, enggak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," ucap Kepala Negara.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan target penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Utara pada 2022.
"Saya minta untuk 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara, tolong bisa ditingkatkan 50% lagi ditambah targetnya," tukas Presiden.
Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (OL-7)
Saat ini, sejumlah prajurit TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan telah dipanggil dan diperiksa Subdenpom di Tarakan, Kaltara.
SEBANYAK empat orang ditemukan tewas akibat kecelakaan speedboat di Perairan Sungai Ular Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu, (29/1)
Pembangunan konektivitas jalan yang menghubungkan Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, akan menjadi salah satu prioritas
SATU pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air dilaporkan hilang kontak pagi ini setelah lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat, (8/3).
Yudha juga menyampaikan kesiapan armada untuk mendukung pendistribusian BBM 1 harga
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) resmi hadir di kota Tarakan, Kalimantan Utara melalui Kantor Cabang Tarakan Mulawarman.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved