Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SURAT keputusan tentang upah minimum provinsi yang sesuai undang-undang cipta kerja diapresiasi pengusaha. Sebagai contoh, DPP
Apindo mengapresiasi keputusan gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan
penetapan UMP seusai UU Cipta Kerja.
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai, keputusan ini
telah sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan. "Kami mengucapkan
terima kasih dan mendukung Gubernur Jabar yang sudah taat hukum,"
katanya, Senin (6/12).
Dia pun berharap buruh menerima keputusan tersebut dan tidak melakukan
mogok kerja. "Peraturan tentang upah ini dibuat oleh para ahli, dan
telah melalui banyak evaluasi serta analisis," ujarnya.
Disinggung adanya rencana demo besar-besaran, menurutnya, hal itu memang dijamin undang-undang. "Namun harus disikapi bijaksana. Sudah banyak perusahaan yang menderita dan berusaha bertahan di tengah kesulitan," ujarnya.
Dia menyebut, saat ini pengangguran di Jawa Barat mencapai 2,5 juta.
"Aksi mogok akan membuat investor ragu untuk berinvestasi," katanya.
Dia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan
ekonomi. "Membantu pengangguran agar dapat pekerjaan dan menjaga
kondusivitas dunia usaha sehingga investor tertarik untuk berinvestasi," ajaknya. (N-2)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved