SURAT keputusan tentang upah minimum provinsi yang sesuai undang-undang cipta kerja diapresiasi pengusaha. Sebagai contoh, DPP
Apindo mengapresiasi keputusan gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan
penetapan UMP seusai UU Cipta Kerja.
Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai, keputusan ini
telah sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan. "Kami mengucapkan
terima kasih dan mendukung Gubernur Jabar yang sudah taat hukum,"
katanya, Senin (6/12).
Dia pun berharap buruh menerima keputusan tersebut dan tidak melakukan
mogok kerja. "Peraturan tentang upah ini dibuat oleh para ahli, dan
telah melalui banyak evaluasi serta analisis," ujarnya.
Disinggung adanya rencana demo besar-besaran, menurutnya, hal itu memang dijamin undang-undang. "Namun harus disikapi bijaksana. Sudah banyak perusahaan yang menderita dan berusaha bertahan di tengah kesulitan," ujarnya.
Dia menyebut, saat ini pengangguran di Jawa Barat mencapai 2,5 juta.
"Aksi mogok akan membuat investor ragu untuk berinvestasi," katanya.
Dia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan
ekonomi. "Membantu pengangguran agar dapat pekerjaan dan menjaga
kondusivitas dunia usaha sehingga investor tertarik untuk berinvestasi," ajaknya. (N-2)
