Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara akan memiliki tim khusus yang menjaga
keamanan dan menangani gangguan pada jaringan digital pemerintahan, mulai 2022.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Abdul Aziz
mengatakan, pihaknya sedang mendukung persiapan pembentukan Government
Computer Security Incident Response Team (GovCSIRT).
"Pembentukan Gov-CSIRT Provinsi Sumut akan direalisasikan pada 2022,"
ungkapnya.
Dia menjelaskan, keamanan siber telah menjadi salah satu isu penting di
dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemerintahan maupun pertahanan.
Perkembangannya berbanding lurus dengan tingginya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Namun tingkat risiko dan ancaman
penyalahgunaannya juga semakin tinggi dan semakin kompleks.
Menyikapi fenomena itu, lanjut dia, perlu diciptakan lingkungan siber
strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan
terpercaya. Untuk itulah tim ini dibentuk, guna merespon berbagai permasalahan dalam bidang teknologi informasi, terutama menangani keamanan.
CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab menerima,
meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
Pemprov Sumut, kata dia, berharap tim ini juga mampu mempercepat proses
penanganan insiden dan mencegah insiden terulang kembali.
Secara teknis, CSIRT dibentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan
merupakan salah satu Program RPJMN Bappenas 2020-2024. BSSN akan membentuk CSIRT di 87 Instansi Pusat dan seluruh pemerintah provinsi.
CERT (Computer Emergency Response Team) merupakan tim koordinasi teknis
terkait insiden jaringan internet di seluruh dunia. Belakangan tim ini
berubah nama menjadi CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
CSIRT memiliki ruang lingkup yang terbatas atau untuk kalangan tertutup, seperti GovCSIRT (institusi pemerintah). GovCSIRT merupakan tim koordinasi teknis terkait insiden pada lingkup jaringan yang dibangun institusi
pemerintahan.
GovCSIRT di Indonesia diluncurkan pertama kali oleh Direktorat Keamanan
Informasi (Subdit Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat) Kementerian
Komunikasi dan Informatika pada 17 September 2012. (N-2)
EMPAT pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Provinsi Aceh dan kini masuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), disebut mempunyai kandungan minyak dan gas (migas)
ARUS sungai Barumun di Sumut kembali menelan korban jiwa setelah Tim SAR gabungan menemukan jasad Amas Muda Harahap dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (1/6).
KEPALA BNN Marthinus Hukom, mengatakan mengungkapkan jumlah perputaran uang dari narkoba di Indonesia mencapai Rp500 triliun per tahun.
Pemko Pematangsiantar, ungkap dia, telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perbaikan sistem pelayanan publik,
Dugaan sementara, aktivitas ini telah berlangsung lebih dari sebulan dengan target pasar pengguna aplikasi daring secara nasional.
Bobby menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat penyelenggaraan sekolah rakyat.
Dengan integrasi ini, ARIA menjanjikan perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai ancaman siber.
BSSN mencatat sejak 26 Oktober 2023 tercatat setidaknya terdapat 361 juta anomali traffic atau yang bisa dikatakan sebagai serangan siber ke Indonesia.
Indonesia masih menjadi sasaran empuk bagi serangan siber berupa pencurian data hingga ransomware (perangkat pemeras).
MTM-CSIRT merupakan tim tanggap insiden siber yang berfungsi untuk membantu meningkatkan keamanan, responsibilitas, dan aktif mencegah dan mendeteksi serangan siber.
Studi terbaru Cisco menyatakan, hanya 39% organisasi di Indonesia yang mempunyai kesiapan matang dalam menghadapi risiko keamanan siber modern.
Kemenkominfo dan Katadata Insight Center tahun lalu menunjukkan lebih dari 60% masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved