Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Tautoto Tanaranggina, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 62.250 buruh atau pekerja yang ada.
Menurutnya, para buruh tersebut akan mendapat bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta per bulan. Hanya saja, itu hanya diperuntukkan bagi para pekerja atau buruh yang terdaftar sebagia peserta BPJS Ketenagakerjaan saja.
BSU tersebut diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Progran itu program pemerintah untuk membantu pekerja bertahan di tengah pemberlakuan PPKM saat pandemi Covid-19.
"Pemprov Sulsel memperjuangan itu, dan akhirnya disetujui untuk mendapatkan BSU tahap II tahun 2021 ini," ungkap Tautoto, Kamis (2/12).
Dan hasilnya, Sulsel mendapatkan sekitar 12% kuota dari total tahap perluasan penerima BSU sementara, yang mencapai 497 ribu di seluruh Indonesia.
"Namun data itu bisa saja akan bertambah, dengan target hingga akhir tahun penerima BSU tahap perluasan sebanyak 1,7 juta orang," lanjut Tauto.
Untuk mengetahui apakah masuk sebagai penerima BSU, masyarakat bisa mengecek melalui website bsu.kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pun, mengaku bersyukur karena para pekerja/buruh di Sulsel bisa menerima bantuan subsidi upah ini.
"Alhamdulillah, ini merupakan perjuangan kita bersama, utamanya mengenai hak-hak bagi buruh, apalagi mereka juga terdampak pada pandemi Covid-19 saat ini," akunya.
Lantaran hingga September 2021 pekerja/buruh di Sulsel tidak mendapat BSU dari pemerintah, sebagai imbas perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2021 atas Peraturan Menaker Nomor 14 Tahun 2020, yang salah satu poinnya menyebutkan hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 yang bisa menerima BSU. (LN/OL-09)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
BALAI Gakkum Kehutanan melaksanakan operasi penindakan perambahan atau illegal logging di kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
BMKG Palembang peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sumsel & Banyuasin pada 18-21 Februari 2026. Simak risiko pelayarannya.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved