Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PROVINSI Sumatera Utara memulai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tahun ini dengan 85 desa di Kabupaten Humbahas, hari ini, Senin (22/11).
Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumut Bayu Tampubolon mengungkapkan, Pilkades Serentak 2021 dilaksanakan pada tujuh dari 25 kabupaten di Sumut.
"Pilkades Serentak 2021 di Sumut didahului Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)," ujarnya, Senin (22/11).
Kabupaten Humbahas, kata Bayu, melaksanakan pilkades serentak pada hari ini juga. Pilkades serentak Humbahas digelar di 85 desa dengan 225 calon kades.
Secara keseluruhan, terang dia, Pilkada Serentak 2021 di Sumut dilaksanakan di 88 kecamatan pada tujuh kabupaten dengan jumlah total 558 desa. Setelah Humbahas, Tapanuli Utara (Taput) menjadi kabupaten kedua di Sumut yang
melaksanakan Pilkades Serentak 2021.
Pilkades di Taput digelar pada 23 November, diikuti 200 desa dengan 545 calon. Lalu Kabupaten Dairi pada 25 November dengan 106 desa dan 311 calon, serta Kabupaten Karo pada 30 November dengan 11 desa dan 41 calon.
Berikutnya Kabupaten Pakpak Bharat pada 7 Desember dengan 30 desa dan 96 calon, serta Kabupaten Toba pada 14 Desember dengan 41 desa dan 106 calon. Pilkada Serentak 2021 di Sumut diakhiri Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)
pada 22 Desember dengan 85 desa dan 397 calon kades.
Bayu mengatakan pelaksanan Pilkades Serentak 2021 secara teknis diatur melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Aturan itu merupakan perubahan kedua dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang sebelumnya juga diubah
melalui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.
Perubahan mendasar dalam Permendagri 72 adalah penambahan satu Bab baru yang terkait dengan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Bab ini mengatur berbagai ketentuan khusus pemilihan dalam kondisi pandemi, mulai dari tata cara, perlengkapan hingga pembiayaan.
Keamanan
Sementara itu, Polda Sumut telah menyiagakan 1.129 personel lintas satuanuntuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra mengungkapkan, personel yang turun diinstruksikan untuk memberi
perhatian pada tiga hal.
Yang pertama adalah memastikan proses pemilihan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian para personel harus memastikan pemilihan berjalan dengan lancar dan terakhir, mengantisipasi terjadinya kerusuhan.
"Pengamanan ini dilaksanakan melalui Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan 'Huta Toba 2021'," kata Kapolda.
Selain penyiagaan personel di tempat-tempat pemungutan suara, pihaknya juga sudah dan akan selalu berkoodinasi dengan instansi terkait dan mitra kamtibmas dalam pelaksanaan pengamanan setiap tahapan. Mulai tahapan persiapan, pencalonan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih.
"Pengamanan dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preventif agar situasi tetap aman dan kondusif," pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Pilkades Serentak 144 Desa di Lembata Berlangsung Aman dan ...
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Ancaman minimal yang dihadapi adalah 5 tahun penjara, dengan kemungkinan hukuman maksimal mencapai 20 tahun atau bahkan seumur hidup penjara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved