Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2022 naik tidak lebih dari 1%. Sebelumnya, serikat pekerja menginginkan kenaikan setidaknya di angka 7%.
UMP Sumut 2022 ditetapkan Gubernur melalui penerbitan surat keputusan bernomor Nomor 188.44/746/KPTS/2021. Dalam surat itu diputuskan angka UMP Sumut 2022 sebesar Rp2.522.609. "Ada kenaikan 0,93% dari tahun lalu atau sebesar Rp23.186,94," kata Baharuddin Siagian, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Sabtu (20/11).
Menurut dia, angka upah minimum itu sudah melalui kajian yang matang dan menggunakan berbagai indikator yang sesuai dengan aturan. Penentuan angka upah minimum itu juga sudah memertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Gubernur sebelumnya telah meminta masukan dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Bahkan sebelum meneken SK tersebut Gubernur juga memanggil lagi sejumlah ahli ekonomi dan pimpinan DPRD untuk kembali meminta masukan.
Menurut Baharuddin, Gubernur sebenarnya ingin menaikkan upah minimum semaksimal mungkin. Namun kondisi perekonomian daerah belummemungkinkan
untuk itu. "Inflasi masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah," ujarnya.
Adapun pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini masih 0,88% dengan inflasi yang mencapai 2,4%. Dan berdasarkan data BPS, lanjut dia, rata-rata konsumsi rumah tangga di Sumut berjumlah Rp1.102.717 per bulan.
Dari catatan media, Gubernur Edy Rahmayadi sebenarnya menepati janji menetapkan UMP 2022 paling lambat pada 21 November 2021. Namun angka yang ditetapkan Edy jauh di bawah dari jumlah yang diinginkan organisasi serikat pekerja di provinsinya.
SPMI Sumut misalnya. Dengan memertimbangkan kondisi ekonomi yang mulai pulih mereka meminta kenaikan UMP Sumut 2022 minimal di angka 7%. Permintaan lebih tinggi diajukan SPN dan SBMI, keduanya mengajukan kenaikan hingga 16%. UMP merupakan acuan angka terendah bagi kabupaten dan kota dalam menentukan besaran upah minimumnya masing-masing. (OL-15)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved