Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan, salah seorang diantaranya diduga merupakan petinggi dengan jabatan 'gubernur'.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, Wahyudijaya mengatakan, pihaknya tidak menampik adanya informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah ke dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Namun ia menegaskan hingga kini hal itu baru indikasi.
"Dalam menyikapi masalah ini, tim penanggulangan paham akan bergerak sesuai dengan proporsinya. Seluruh dinas yang ada akan dilibatkan secara aktif, Kita akan coba inventarisasi sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing," jelasnya.
"Kita kembali ke orientasi pembinaan kecuali level yang memberi doktrin, mengkonsolidasi. Untuk level itu barangkali ini ranahnya sudah bukan di pemda lagi," imbuh Wahyudijaya, Senin (8/11).
Lebih jauh, dikatakan, sejumlah warga Garut yang sebelumnya diduga menjadi korban NII saat ini terus dilakukan pengembangan termasuk pembinaan. Dalam dalam waktu dekat juga Pemkab Garut akan melakukan rapat evaluasi.
"Rapat tersebut dilakukan untuk membagi tugas sesuai dengan proporsi setiap masing-masing instansi. Walau bagaimana yang terpapar ini adalah korban dan saya kira Pemda Garut harus hadir. Kami sudah menginventarisir untuk anak-anak remaja yang putus sekolah, yang mana mereka akan diberikan pendidikan lanjutan seperti mengejar paket B maupun C," ujarnya.
Berkaitan dengan pemberdayaan korban NII, jelas Wahyu, Pemkab Garut sudah memiliki rancangan. Selama ini ada puluhan anak yang ikrar setia kembali ke NKRI adalah 90 persen dari total anak yang dicuci otaknya.
"Selama ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga langsung turun melakukan trauma healing menyangkut aspek psikologis dan KPAI Kabupaten Tasik juga ikut terlibat aktif melakukan penanganan secara khusus untuk mencegah paham radikal terutamanya di masyarakat," paparnya. (OL-15)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial guna memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, tertib, dan terencana menjelang Idulfitri.
Unpad masih menunggu hasil visum setelah seorang mayat pria ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon di kawasan kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/2)
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved