Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Kejaksaan Tinggi KalimantanBaratMasyhudi ancam akan menindak tegas kepada siapa pun yang menyalahgunakan penggunaan anggaran penanganan covid-19 di provinsi itu.
‘’Kami ingatkan jangan sampai main-main dalam pengelolaan keuangan negara ini, siapa pun yang menyalahgunakannya, akan kami proses hukum,’’ kata Masyhudi di Pontianak, Senin (18/10).
Dia mengingatkan jangan coba-coba korupsi. Perintah Jaksa Agung sudah jelas untuk melaksanakan penegakan hukum dengan tegas, adil, bermanfaat, untuk rakyat, dan dengan hati nurani.
Masyhudi menambahkan pihaknya sudah melakukan beberapa kali pertemuan secara virtual dengan Dirjen Perbendaharaan guna membahas pengelolaan anggaran penanganan covid-19 agar lebih maksimal, tetapi tidak menyalahi aturan.
‘’Supaya anggaran covid-19 maksimal, karena beberapa lembaga malah refocusing anggaran dalam menanggulangi masalah covid-19 ini,’’ katanya.
Baca juga : Pemkab Lembata Dinilai Sukses Turunkan Angka Stunting
Masyhudi mengatakan hal itu untuk menindaklanjuti agar anggaran covid-19 benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan warga yang terdampak pandemi ini.
‘’Dalam hal ini, kami mendorong supaya anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah benar-benar dilakukan penyerapan secara optimal karena warga sangat embutuhkannya,’’ ujarnya.
Dia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawal anggaran yang diberikan pemerintah agar digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan masyarakat.
‘’Untuk itu, saya minta tolong para awak media dan seluruh elemen masyarakat agar ikut bertanggung jawab, melihat, memantau, bahkan ikut memperhatikan penggunaan uang negara ini agar tepat sasaran,’’ katanya.
Masyhudi mengungkapkan bahwa hal ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar digunakan untuk pemanfaatan kepentingan masyarakat. (Ant/OL-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Tessa mengatakan, penggeledahan telah dilakukan dari Jumat, 25 April 2025. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Wilayah terdampak banjir tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Barat pada Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara itu.
Dukungan bagi pengembangan UMKM lokal juga ditunjukkan dengan terus menjaga kualitas pelayanan.
Pada Juli hingga September 2024, secara historis terjadi puncak Karhutla di Provinsi Kalbar dan umumnya di provinsi lain yang memiliki kerentanan terhadap Karhutla.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal rencana Prabowo Subianto membentuk koalisi jumbo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved