Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW) kepada penerima di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
Jokowi, sapaan akrabnya, juga melakukan dialog dengan pedagang penerima bantuan. Kepala Negara berharap agar program BT-PKLW bermanfaat bagi PKL dan pemilik warung untuk kembali bangkit di masa pandemi covid-19.
"Pada kesempatan ini, saya resmikan pemberian bantuan tunai untuk 1 juta pedagang kaki lima dan warung kecil di seluruh Indonesia. Diberikan bantuan Rp1,2 juta per orang dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro," ujar Presiden dalam keterangan resmi, Sabtu (9/10).
Baca juga: Mensos Jelaskan Alasan Hentikan Bantuan Sosial Tunai Covid-19
Secara bersamaan, dilakukan pula penyaluran bantuan di 141 kabupaten/kota, yang dilakukan oleh TNI-POLRI. Adapun penyaluran bantuan melalui polres dan kodim yang dilakukan oleh babinsa dan babinkamtibmas. Petugas menggunakan sistem aplikasi yang disiapkan TNI-Polri guna menjaga akuntabilitas dan tata kelola.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa saat ini mesin pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik. Kondisi itu seiring dengan pandemi covid-19 yang semakin terkendali. Serta, didukung meningkatnya jumlah masyarakat yang divaksin covid-19.
Kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas pun mulai meningkat. Sehingga, berdampak baik untuk ekonomi masyarakat, termasuk sektor pariwisata. "Yogyakarta masih berada pada level 3. Secara riil, Yogyakarta ada pada level 2, namun karena ada salah satu kabupaten yang berada pada level 3, kita akan melihat satu minggu ke depan," papar Airlangga.
Baca juga: KPPPA Berikan Bantuan Bagi Anak yang Terdampak Covid-19
Keberpihakan Pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat diwujudkan dengan berbagai program yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu yang ditujukan untuk masyarakat kecil adalah BT-PKLW. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan warung.
Selain meringankan beban PKL dan pemilik warung yang terkena dampak PPKM, program BT-PKLW juga mendorong pelaku usaha untuk segera bangkit. Penerima BT-PKLW adalah pelaku usaha yang belum mendapatkanBanpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp1,2 juta dan menyasar terhadap 1 juta PKL berikut pemilik warung.(OL-11)
Dana Keistimewaan DIY 2026 akan dipangkas lebih dari 50% hingga menjadi Rp500 miliar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, berat jika harus melakukan lobi-lobi
PEMERINTAH pusat merencanakan pengurangan Dana Keistimewaan (Danais) bagi DIY, sebesar 50%, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan pemda perlu mencari sumber dana lain
KASUS Leptospirosis di Kota Yogyakarta dilaporkan meningkat signifikan meski musim hujan telah berakhir. Diduga, peningkatan kasus tersebut berkaitan dengan persoalan sampah.
Merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa dengan mendatangi beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved