Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 59 warga Garut di Jawa Barat diduga dibaiat oleh Negara Islam Indonesia (NII). Saat ini, mereka tengah dibina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Upaya itu dilakukan untuk memastikan warga tidak mengikuti aliran agama yang sesat. “Iya seperti itu. Dibina supaya benar-benar mendapat pendidikan agama yang benar,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Rusdi Hartono, Jumat (8/10).
Baca juga: Densus 88 Selidiki Puluhan Warga Garut Dibaiat Aliran Sesat NII
Polres Garut, Pemkab Garut dan MUI dikatakannya tengah bekerja sama untuk menangani kasus tersebut. Menurut Rusdi, upaya penyelidikan masih terus berjalan. Termasuk, melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari 59 warga tersebut.
“Tidak kalah penting adalah pengawasan orang tua kepada anak-anak. Tidak boleh lengah dengan situasi sekarang. Harus diketahui betul, anaknya menuntut ilmu di mana. Apabila ada perilaku yang berubah, harus cepat tanggap,” imbuhnya.
Baca juga: Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat
Lebih lanjut, Rusdi menekankan bahwa penting bagi orang tua untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan anak-anaknya. Sebelumnya, Polri menyelidiki dan mendalami informasi terkait NII yang melakukan pengukuhan atau baiat kepada 59 warga Garut.
"Apakah memang terjadi pembaiatan atau hanya ajaran, aliran agama tertentu pada masjid, ini sedang didalami. Apakah memang betul pembaiatan oleh NII, atau hanya ajaran dari aliran yang ada di agama," pungkas Rusdi pada Kamis (7/10) kemarin.(OL-11)

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mendorong Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik.
Ekosistem keuangan haji adalah sistem yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan proses dalam pengelolaan dana haji serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved