Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
RAPAT gabungan syuriah dan tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memutuskan untuk mengusulkan pelaksanaan Muktamar NU pada 2021 ini. Usulan ini akan diperjuangkan agar bisa menjadi keputusan pada Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama PBNU yang akan digelar 25 September 2021.
"Ini keputusan resmi yang akan diperjuangkan PWNU Jatim pada Konbes dan Munas Alim Ulama 25 September mendatang," kata jajaran Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Anwar Iskandar, Selasa (14/9).
Kiai Anwar yang juga pengasuh pesantren Al Amin Kediri ini mengatakan, adapun waktu pelaksanaan Muktamar NU akan diputuskan dalam Konbes dan Munas Alim Ulama. Karenanya, saat Konbes dan Munas Alim Ulama pada 25 September nanti, PWNU secara resmi akan menyuarakan pelaksanaan Muktamar NU selambat-lambatnya pada Desember 2021.
Menurut dia, Muktamar NU seharusnya sudah digelar pada 2020 mendatang. Namun, karena pandemi covid-19 diputuskan diundur pada November 2021. Jika diundur lagi pelaksanaannya, PWNU Jatim khawatir akan terjadi krisis legitimasi di tubuh PBNU.
Baca juga: Pemkot Malang Perkuat Penanganan Kasus Covid-19 di Tingkat Kelurahan
"Usulan ini semata dimaksudkan agar roda organisasi terus bisa berjalan dalam keadaan apa pun," ujar Kiai Anwar yang juga biasa menjadi juru bicara kiai-kiai sepuh Jawa Timur ini.
NU, lanjut dia, sudah melampaui bermacam kondisi zaman sehingga apa pun keadaannya, kewajiban organisasi harus dipegang dengan kuat. "Saya khawatir kalau muktamar tidak digelar tahun ini akan ada krisis legitimasi di tubuh PBNU," ujarnya.
Seperti diberitakan, rapat gabungan yang memutuskan untuk mengusulkan Muktamar NU digelar pada tahun ini diikuti jajaran pengurus harian lengkap baik syuriah maupun tanfidziyah di Gedung PWNU Jatim Selasa (14/9).
Rapat dipimpin langsung Rois Syuriah PWNU KH Anwar Mansyur, juga dihadiri rois lainnya, antara lain KH Anwar Iskandar, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Mutawakil Alallah, KH Ali Maschan Moesa, serta beberapa kiai lainnya.
Adapun dari jajaran tanfidziyah hadir Ketua Tanfidziyah KH Marzuki Mustamar, Wakil Ketua Tanfidziyah KH Abdusalam Sohib, serta Sekretaris Tanfidziyah Prof Ahmad Muzakki. (RO/S-2)
Karyawan dibekali pemahaman dan keterampilan dasar dalam memanfaatkan AI secara praktis dan bertanggung jawab.
Kepemimpinan bukanlah kebetulan, melainkan disiplin yang harus dibangun secara sadar dan sistematis.
MUSYAWARAH Nasional (Munas) Rental Indonesia Event Support menghasilkan keputusan Risyad Fauzie sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030.
ADVOKAT yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) Appe Hutauruk menyebut pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membungkam kelompok kritis
Dengan 149 ribu lebih alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, potensi kolektif IKA Trisakti sangat luar biasa.
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved