Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati tentang larangan kawin kontrak. Regulasi tersebut dinilai menjadi sebuah solusi bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengapresiasi langah Pemkab Cianjur yang mengeluarkan aturan larangan kawin kontrak. Menurutnya, langkah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
"Tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati terkait kebijakan dengan kawin kontrak ini. Kalau bicara kawin kontrak. Ini kan sudah permasalahan yang lama yang harus diselesaikan," kata Gusti kepada wartawan mengunjungi PAUD Harapan Buana di Kampung Sindang RT 03/06, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Kamis (2/9).
Namun, kata Gusti, Pemkab Cianjur tentu tak bisa bekerja sendiri untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karena itu, harus ada gerakan dari elemen lain seperti dari masyarakat maupun para tokoh agama.
"Termasuk di pusat, nanti kami akan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi untuk memaksimalkannya. Tapi sudah diawali dengan langkah luar biasa oleh Bapak Bupati dengan mengeluarkan Perbup larangan kawin kontrak," tegasnya.
Tak hanya menerbitkan payung hukum, kata Gusti, apresiasi juga diberikan terhadap berbagai skema yang dilakukan Pemkab Cianjur untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Cianjur. Misalnya dengan terbentuknya Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang diberdayakan secara ekonomi.
"Kemudian bagaimana juga Perempuan Kepala Keluarga ini bergerak mendukung program pemerintah, salah satunya mencegah perkawinan anak. Kami berharap ini bisa terus berlangsung," bebernya.
Gusti menyampaikan tidak menutup kemungkinan di tingkat pusat juga akan menerbitkan regulasi serupa menyangkut larangan kawin kontrak. Namun tentunya harus dikoordinasikan dengan kementerian lainnya karena penanganannya membutuhkan kerja sama dari semua lintas sektoral.
"Kita harus bergerak bersama. Kalau untuk pemberdayaan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, ini kan menjadi tupoksi kami," ucapnya. (OL-15)
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Momen Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihebohkan beredarnya video aksi duel pelajar. Tragisnya, satu orang pelajar meninggal dunia.
Pengecekan ke lapangan melibatkan pihak kepolisian.
Pemerintah tengah mengusung konsep transformasi pendidikan yang mendorong proses pengembangan, pembaruan, dan penyesuaian paradigma baru sesuai tuntutan zaman.
Sejak pagi terjadi antrean panjang para pelamar di sepanjang bahu ruas jalan protokol tersebut. Panjang antrean mencapai 200 meter lebih.
Selain antisipasi sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan, juga mengantisipasi potensi kekeringan bersamaan kemungkinan terjadi kemarau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved