Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Sianipar mengingatkan masyarakat tidak meminjam uang secara online melalui (Fintech Landing) ilegal. "Pahami yang legal dan ilegal, cek websitenya, kalau ragu telepon ke hotline OJK 157," kata Robert Sianipar menjawab Media Indonesia di Kupang, Senin (23/8).
Robert mengatakan, banyak pinjaman online ilegal tersebut berganti website dan nama hanya dalam satu hari. "Pagi kita tutup, sore dia muncul lagi dengan nama baru," jelasnya.
Baca juga: Babel Targetkan 20 Ribu Vaksinasi Covid-19 dalam Sehari
Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat, tidak perlu meminjam uang ke bank konvensional dengan banyak persyaratan serta proses peminjaman yang butuh waktu lama.
Sebaliknya, jika pinjaman online jika syarat sudah terpenuhi, uang langsung dicairkan. "Di satu sisi teknologi memberikan kemudahan tetapi di sisi lain penipuan juga marak. fintech landing ilegal marak karena minimnya literasi keuangan," kata Robert Sianipar.
Sejak 2018-Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup 3.365 fintech landing ilegal. "Kita edukasi tolong pinjam kepada fintech landing legal dan pahami kebutuhan risiko," jelasnya.
Banyak kasus masyarakat terlilit utang karena tidak memahami kebutuhan risiko. Kondisi seperti itu terjadi karena masyarakat bingung mengunakan uang yang dipinjam tersebut. Bahkan, satu orang bisa pinjam uang di 20 aplikasi fintech. "Itu kan dia tidak tahu. Kalau tidak cerdas mengelola uang. Harus paham risiko dan pinjam sesuai dengan kebutuhan," pesannya. (OL-6)
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Pendanaan produktif pindar mendorong kenaikan rata-rata omzet bulanan UMKM hingga 121% serta meningkatkan keuntungan bersih sekitar 155%.
Strategi pemulihan harus berfokus pada stabilisasi arus keuangan, bukan sekadar menunda kewajiban.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved