Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
BURUH yang terkena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, Jawa Barat bakal menerima bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu/orang. Bantuan akan dicairkan dalam dua bulan dengan setiap pencairan sebesar Rp250 ribu.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Febi Perdana Kusumah, Rabu (18/8). Menurut Febi, pihaknya sudah mengusulkan 1.200 orang buruh mendapat bantuan uang tunai tersebut. Namun, data penerima bantuan terlebih dahulu akan dilakukan verivikasi.
Jika proses verifikasi yang meliputi kelengkapan data seperti NIK hingga alamat penerima selesai bulan ini, bantuan bisa dicairkan pada September dan Oktober tahun ini. "Kemungkinan September-Oktober pencairannya. Bulan ini harus melengkapi datanya," terang Febi.
Menurut dia, bantuan tunai untuk buruh yang terkena PHK bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2021 yang disisihkan untuk penanganan Covid-19.
Febi menjelaskan, angka pekerja yang di-PHK di Cimahi mencapai 6 ribu lebih tetapi tidak seluruhnya merupakan warga Cimahi. "Para pekerja ini berasal dari wilayah di Bandung Raya, termasuk yang berdomisili Cimahi," ungkapnya.
Sedangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang digulirkan pemerintah pusat, lanjut Febi, pihaknya masih menunggu informasinya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. "Kami masih tunggu soal program tersebut," jelasnya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved